JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Sejauh ini, sistem kaderisasi di Partai Politik belum berjalan dengan baik. Penilaian ini disampaikan oleh komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron.
“Tidak ada sistem kaderisasi calon baik untuk legislatif untuk kepala daerah. Itu harus dari kader. Tidak ada kaderisasi. Mencari orang popularitas, mencari orang punya duit, karena bisa membiayai proses politik,” ujar dia, dalam sesi diskusi Korupsi Dalam Pusaran Rekrutmen Kepemimpinan Politik, Sabtu (8/8/2020).
Dia menjelaskan, seharusnya sistem kaderisasi di partai politik itu berjalan.
Sehingga, yang akan diusung dalam kontestasi pemilihan adalah orang-orang berintegritas.
Namun, muncul fenomena mereka yang diusung adalah orang yang mempunyai uang dan sudah terkenal atau artis.
“Perspektif, kami harap partai politik ada kaderisasi dan dijamin hanya kader mencalonkan diri. Kalau hanya kader bisa mencalonkan diri tidak ada kutu loncat politik. Hanya yang populer. Jangan salahkan banyak pengusaha masuk partai politik hanya mau didaftarkan diri menjadi caleg apa kepala daerah. Jangan salahkan artis banyak terpilih, karena sudah terkenal,” tuturnya.
Dia menilai salah satu alasan mengapa kaderisasi tidak berjalan adalah partai politik tidak mempunyai dana besar untuk mempersiapkan mesin politik.
Dia menyarankan agar pemerintah memberikan subsidi kepada partai politik.
“Minimal Rp 10.000 bantuan dari negara kepada partai politik. Rp 10.000 untuk 150 juta pemilih Indonesia. Itu hanya Rp 1,5 Triliun,” katanya.
