Beranda Umum Nasional Anies Dikritik Habis-habisan oleh Menteri Soal PSBB, Pengamat: Ada Yang Tidak Beres

Anies Dikritik Habis-habisan oleh Menteri Soal PSBB, Pengamat: Ada Yang Tidak Beres

Anies Baswedan / Tribunnews

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pertentangan para menteri kabinet terhadap rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan kembali memperketat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), menunjukkan adanya sesuatu yang tidak beres.

Hal itu diungkapkan oleh pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio.

Sebab, menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyampaikan dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat pada 7 September 2020 bahwa kesehatan menjadi penting.

“Sekarang (Anies) dihajar habis-habisan oleh kabinet. Hal-hal semacam ini tidak beres, kan seharusnya semua saling mendukung,” kata dia dalam diskusi virtual acara Prespektif Indonesia, Sabtu (12/9/2020).

Agus mengutarakan, pemerintah telah mengeluarkan dana yang sangat besar untuk menanggulangi pandemi Covid-19.

Sayangnya, hingga kini, pemerintah hampir tidak bisa menyelesaikan penularan virus Corona. Tenaga medis pun lamban laun berguguran.

Baca Juga :  Besok, Guru Bimbingan Konseling Tak Lagi Wajib Mengajar Tatap Muka 24 Jam

Pasien positif Covid-19 di tingkat nasional kian melonjak setiap harinya. Saat ini penambahan pasien baru yang terinfeksi positif Corona tak kurang dari 3 ribu orang. Total pasien Covid-19 nasional per 11 September mencapai 210.940 orang.

“Biaya sudah dikeluarkan sangat besar dan hampir tidak bisa membereskan ini,” ucapnya.

Pernyataan Jokowi inilah yang mendasari Anies Baswedan menarik rem darurat guna menyetop PSBB transisi diganti PSBB Total.

Anies memutuskan kembali menerapkan PSBB mulai 14 September. Namun, para menteri kabinet justru mempertentangkan keputusan ini.

Dari sumber Tempo, kritikan datang dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Baca Juga :  Pejabat Daerah atau TNI/Polri  Tak Netral Sanksi Pidana Menanti

Mereka mempersoalkan ekonomi negara bakal semakin terpuruk dengan diterapkannya PSBB Total Jakarta.

www.tempo.co