Dongkrak Daya Beli Masyarakat, Erick Thohir Ingin 13,8 Juta Pekerja Terima Subsidi Gaji pada Tengah Bulan

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah perlu melakukan percepatan pencairan subsidi pekerja, agar daya beli masyarakat terjaga di tengah pandemi Covid-19 ini.

Demikian dikatakan oleh Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Erick Thohir.

Menurut Erick, Bantuan Subsidi Upah (BSU) tersebut merupakan salah satu program pemulihan ekonomi nasional yang digelontorkan pemerintah belakangan. Untuk kepentingan itu, pemerintah menganggarkan dana Rp 37,8 triliun.

Untuk itu, Erick menargetkan, hingga pertengahan September nanti, 13,8 juta pekerja telah menerima bantuan subsidi upah (BSU) tersebut. Subsidi gaji senilai total Rp 2,4 juta itu dicairkan dalam dua tahap.

“Sisanya kurang lebih 1,2 juta penerima akan disalurkan hingga Oktober akhir atau November awal,” kata Erick Thohir dalam konferensi virtual, Rabu (2/9/2020).

Bantuan itu menyasar 15,7 juta pekerja swasta bergaji kurang dari Rp 5 juta. Penerima bantuan akan memperoleh subsidi gaji sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan, yakni untuk periode September hingga Desember 2020.

Stimulus dikucurkan selama dua kali, sehingga masing-masing menerima Rp 1,2 juta tiap pencairan.

Pemerintah mendata penerima BSU berdasarkan daftar kepesertaan pekerja di BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan.

Artinya, penerima subsidi harus terdaftar di lembaga asuransi ketenagakerjaan itu.

Menurut Erick Thohir, saat ini BP Jamsostek sudah menjaring 14 juta data. Sebanyak 11 juta di antaranya telah melalui validasi dan segera dilaporkan ke Kementerian Ketenagakerjaan.

Untuk mempercepat pemberian subsidi, Erick juga meminta bantuan Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin.

“Kami bicarakan ini ke Kadin, tolong bantu kami melakukan validasi (data pekerja),” ujarnya.

Ketua Umum Kadin Rosan P. Roeslani mengatakan pihaknya telah membantu memonitor program-program bantuan pemerintah, termasuk subsidi upah ini.

Ia mengapresiasi subsidi itu karena akan membantu kelangsungan industri hingga level terbawah.

Namun, Rosan menyatakan secara berkala juga memberikan masukan kepada pemerintah untuk realisasi pemberian bantuan subsidi.

“Kami lihat implementasi di lapangan relatif agak lambat. Kami menemukan kendala dan apa yang harus dilakukan sehingga implementasi bisa dilaksanakan dengan cepat, tepat, transparan, dan terbuka,” tuturnya.