SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Tiga dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Sragen mendapat peringatan keras dari bupati lantaran kinerja penyerapan anggarannya sangat rendah.
Bahkan, tiga OPD itu langsung diberikan bendera hitam sebagai penanda bahwa kinerja mereka di bawah harapan terkait penyerapan anggaran.
Hal itu disampaikan Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati seusai memimpin rapat koordinasi dan evaluasi semua OPD di Pemkab, Senin (7/9/2020).
Bupati mengatakan dari hasil evaluasi serapan anggaran, ada tiga dinas dengan serapan paling rendah. Tiga dinas itu masing-masing Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).
Dari hasil evaluasi serapan anggaran, Disparpora menjadi yang terburuk dengan baru menyerap 15 persen anggaran, kemudian Disdikbud baru 16 persen dan DPUPR yang bergelimang anggaran proyek baru menyerap 24 persen saja.
“Saya suruh pasang bendera hitam. Ada tiga dinas yaitu Disparpora, DPUPR dan Dinas Pendidikan. Dipasang tenan (beneran) di depan kantor masing-masing. Sampai nanti evaluasi berikutnya,” papar Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati usai rapat, Senin (7/9/2020).
Bupati menjelaskan selain tiga dinas terburuk, sebanyak tiga dinas dengan serapan terbaik mendapatkan reward. Kepala dinasnya bakal mendapat hadiah tablet.
Tiga dinas itu masing-masing Kesbanpolinmas, Dinas Sosial dan PMD. Menurut bupati, bendera hitam dan tablet itu bisa diberikan sebagai bentuk reward and punishment terhadap kinerja OPD.
Saat diklarifikasi, memang ada beberapa alasan yang disampaikan tiga dinas berbendera hitam itu. Misalnya di DPUPR beralibi karena banyak proyek yang belum selesai proses lelang karena dokumen baru masuk di APIP.
Kemudian Disparpora beralasan ada anggaran besar untuk revitalisasi Obyek Wisata Bayanan dan Kemukud yang baru masuk lelang bulan Agustus. Kemudian Disdikbud beralasan karena kemasukan dana BOS.
Jika tidak ada BOS, dinas itu mengklaim sudah bisa menyerap hampir 40 persen anggaran. Namun, bupati menganggap bahwa perhitungan memang dari keseluruhan semua anggaran yang ada tanpa pengecualian.
“Kayak di DPURPR alasanya dokumen lelang ini masuk dan 5 hari di APIP. Ya di APIP-nya jangan lama-lama dong. Tapi secara menyeluruh, rata-rata serapan belanja langsung sudah 40 persen,” terangnya.
Meski sudah 40 persen, Yuni menyebut angka serapan itu nasig di bawah harapan dan masih harus dipush atau didorong penyerapannya.
Padahal target yang diinstruksikan Presiden pada bulan ini mestinya serapan anggaran sudah di angka 60 persen.
Bupati menambahkan di sisa waktu beberapa bulan ke depan, diharapkan semua OPD bisa mendorong keterserapan anggaran agar bisa memenuhi sesuai yang ditargetkan. Wardoyo
