SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Sorotan terkait minimnya sosialisasi tahapan Pilkada ke masyarakat kembali mencuat. Kali ini, hasil sambang ke bawah yang dilakukan anggota DPRD Sragen, Mualim Sugiyono menunjukkan fakta mencengangkan.
Ia mengaku kaget saat terjun ke daerah basis konstituennya di Sragen Utara dan mendapati masih banyak warga belum paham dan mengetahui tahapan Pilkada Sragen.
Legislator asal Partai Demokrat itu pun mempertanyakan keseriusan kegiatan sosialisasi padahal gelaran Pilkada tinggal dua bulan lagi.
“Kami sudah turun ke lapangan dan faktanya masyarakat masih banyak yang belum kalau ada Pilkada dan coblosannya tanggal 9 Desember. Kami juga belum melihat ada sosialisasi dari KPU sampai ke bawah sampai ke RT. Silakan bisa dicek ke bawah,” paparnya kepada wartawan, Selasa (29/9/2020).
Ia pun meminta institusi penyelanggara Pemilu di Sragen segera bergerak melakukan sosialisasi. Sebab dengan banyaknya masyarakat yang belum paham tahapan Pilkada, teramat rawan memicu apatisme datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih.
Selain itu, kekurangpahaman masyarakat juga sangat berpotensi menjadi celah munculnya hembusan golput atau kotak kosong.
“Munculnya ajakan golput atau kotak kosong itu membuktikan kalau masyarakat belum terpahamkan atau mendapat sosialisasi. Makanya kami berharap KPU dengan anggaran yang cukup besar itu bisa lebih gereget lagi sosialisasi,” terangnya.
Legislator dari Dapil Sukodono, Gesi, Mondokan, Tangen, Jenar itu menegaskan selaku kader partai, pihaknya juga sudah terjun dan terus berupaya melakukan sosialisasi lewat kader dan jalur partainya.
Akan tetapi, peran institusi penyelenggara mutlak diperlukan karena sudah diberi anggaran besar dan bertanggungjawab mendorong partisipasi pemilih.
“Kami dari partai pun secara internal akan terus melakukan sosialisasi. Ini baru di tingkat DPC, PAC dan ranting. Nanti tinggal direalisasi ke tingkat kepengurusan lebih bawah di masing-masing wilayah. Dan kami akan gerak lebih massif setelah rapat koalisi semua partai-partai. Kami akan gerakkan agar masyarakat datang ke TPS dan nyoblos calon yang ada. Tapi mestinya sosialisasi dari penyelenggara Pilkada juga lebih intensif lagi,” tegasnya.
Terlebih, Pilkada ini digelar di tengah situasi pandemi yang harus mengedepankan protokol covid-19 sehingga kesempatan menggelar pertemuan dan pengumpulan massa sangat minim.
Tanpa sosialisasi berbagai lini, ia khawatir tingkat partisipasi pemilih bisa terancam di bawah harapan.
“Kami akan terus memantau dan mengawal kinerja KPU,” tukasnya.
Senada, Ketua tim sukses paslon Yuni-Suroto, Untung Wibowo Sukowati mengatakan salah satu hal yang harus diantisipasi saat ini adalah kampanye ajakan golput.
Menurutnya, KPU harus lebih proaktif terjun ke masyarakat untuk memberikan sosialisasi agar mendongkrak animo masyarakat untuk datang ke TPS.
Ia juga mengajak semua elemen mulai dari KPU, Bawaslu dan unsur terkait untuk menyosialisasikan gelaran Pilkada sehingga angka partisipasi pemilih bisa meningkat.
“Kampanye golput itu harus diantisipasi bersama. Kami minta KPU lebih aktif terjun ke masyarakat, menyosialisasikan agar masyarakat datang ke TPS,” ungkapnya.
Ketua DPC PDIP Sragen itu juga berharap Bawaslu sebagai institusi yang punya otoritas pengawasan terhadap pelanggaran, juga segera bergerak untuk melacak kampanye golput itu.
Jika memang hal itu termasuk pelanggaran, diharapkan bisa ditindak tegas agar tak semakin merebak. Sebab kampanye golput itu berbahaya dan bisa merusak semangat berdemokrasi.
“Kalau memang melanggar UU dan bisa ditindak, harapan kami ya Bawaslu segera bergerak dan menindaknya,” tukasnya.
Terpisah, Ketua Bawaslu Sragen, Dwi Budhi Prasetya mengatakan ajakan golput sama artinya mengajak menghilangkan hak pilih seseorang atau mempengaruhi orang lain untuk tidak memilih.
Namun menurut ketentuan, hanya ada dua jenis ajakan golput yang bisa diproses dan menjadi ranah penindakan Bawaslu. Yang pertama apabila mempengaruhi orang lain tidak memilih dengan disertai intimidasi atau kekerasan.
“Yang kedua ada orang yang berupaya melakukan money politik atau memberi uang untuk tujuan agar tidak memilih atau tidak datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. Dua hal ini yang menjadi ranah kami untuk bisa diproses,” terangnya.
Terkait mulai munculnya ajakan golput dan koko, Dwi juga berharap KPU harus lebih banyak terjun proaktif melakukan sosialisasi ke bawah dan ke semua elemen masyarakat.
Sehingga bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat agar menyukseskan Pilkada dengan ikut menggunakan hak pilihnya ke TPS pada 9 Desember mendatang. Wardoyo
