SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Gelaran Pilkada Sragen agaknya bakal menemui kendala. Pasalnya sejumlah petugas Linmas dan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di sejumlah wilayah menolak melakukan rapid test.
Tak hanya itu, beberapa petugas KPPS yang kedapatan reaktif saat rapid test serentak, sebagian juga menolak untuk mengikuti proses swab test.
Penolakan itu salah satunya terjadi di Desa Tanon, Kecamatan Tanon, Sragen. Data terbaru yang diterima JOGLOSEMARNEWS.COM , sebanyak 18 dari 22 petugas Linmas yang akan diterjunkan menjaga TPS, ramai-ramai menolak menjalani rapid test.
Selain alasan sibuk, mereka juga berdalih takut tak bisa beraktivitas lagi kalau kemudian hasilnya reaktif dan harus diisolasi jika swabnya positif.
“Iya, kemarin dari 22 Linmas di desa kami, hanya 4 yang mau rapid test. Lainnya pada nggak mau, alasannya takut kalau positif diisolasi jadi nggak bisa kerja. Kami jadi bingung padahal mereka syaratnya wajib rapid test. Kalau tetap nggak mau, ya nanti terpaksa akan dicarikan pengganti. Kalau nggak dapat lagi, terpaksa mungkin satu TPS yang harusnya dijaga dua linmas, nanti paling hanya dijaga satu linmas saja,” ujar koordinator Satgas Covid-19 Desa Tanon, Dawam, kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Jumat (20/11/2020).
Tak hanya linmas, empat anggota KPPS yang hasil rapid testnya reaktif, mendadak juga berubah pikiran menolak swab test.
Anehnya lagi, Dawam menyebut satu dari empat orang itu kemudian tidak percaya dan mencoba melakukan rapid test di Mantingan, Ngawi, esok harinya. Ternyata hasil rapid test di Mantingan, anggota KPPS perempuan berinisial E itu ternyata hasilnya berbeda dan non reaktif.
“Kami juga sudah konfirmasi ke Puskesmas, kenapa hasilnya bisa beda. Kami juga bingung karena yang tiga reaktif tetap menolak diswab,” terangnya.
Terpisah Kades Tanon, Luqman Hakim tidak menampik adanya linmas dan anggota KPPS yang menolak rapid maupun swab test. Padahal sebelumnya, pihaknya bersama KPPS sudah memberikan pemahaman kepada empat anggota yang reaktif dan direspon sanggup untuk menjalani swab.
“Begitu kami dapat file kalau ada empat KPPS yang reaktif, malamnya kami datangi dan beri penguatan serta menyampaikan untuk ikut swab test. Mereka menyatakan sanggup dan akan datang sendiri nggak perlu dijemput ambulans. Ternyata kemarin saya dapat telepon dari petugas Puskesmas, yang reaktif itu nggak datang-datang,” terangnya.
Terkait persoalan itu, ia menyampaikan masih akan menunggu hasil koordinasi dengan petugas KPPS. Jika memang mekanismenya harus diganti, hal itu diserahkan kepada KPPS. Terkait linmas yang menolak rapid test, dimungkinkan nanti akan dicarikan pengganti lantaran salah satu syaratnya memang wajib mengikuti rapid test.
Kasus penolakan rapid dan swab sebelumnya juga mencuat di Sidoharjo. Sejumlah anggota KPPS di Desa Taramab yang reaktif saat dirapid test, ketakutan dan memutuskan menolak swab.
Di Taraman, ada satu Ketua KPPS yang positif terpapar covid-19 dan sekitar enam anggota KPPS reaktif rapid tesnya. Wardoyo
