BANDUNG, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pencopotan mendadak Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Rudy Sufahriadi sebagai dampak kerumunan massa saat acara yang digelar Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di Megamendung, Bogor, membuat Gubernur Jabar, Ridwan Kamil minta maaf.
Ridwan Kamil menilai apapun yang terjadi di wilayah Jawa Barat adalah tanggung jawabnya selaku gubernur. Ia pun meminta kepada semua pihak agar tidak saling mencari pihak yang bersalah dalam peristiwa ini.
“Apapun yang terjadi di wilayah provinsi Jawa Barat ini tentulah tanggung jawab gubernur. Jadi kalau peristiwa hari ini ingin mencari siapa yang bertanggung jawab, tentulah saya yang bertanggung jawab sebagai pimpinan,” kata dia, dalam konferensi pers di Mapolda Jawa Barat, Selasa (17/11/2020).
“Dalam situasi hari ini, semua orang stres, semua orang marah, semua orang capek. Mari, kalau menyalahkan gampang, silakan menyalahkan saya juga gak masalah. Tapi yang dibutuhkan adalah saling menyemangati. Energi positif memberikan rasa tenteram, memberikan statemen yang menyejukkan memberikan harapan, kebaikan.”.
“Dan saya menghaturkan permohonan maaf jika dinamika-dinamika ini membuat situasi mungkin kurang baik, kira-kira begitu. Jadi permohonan maaf saya sangat tulus, teriring juga memperbaiki jika ada kekeliruan-kekeliruan dalam manajemen Covid di mata banyak pihak,” lanjut Ridwan Kamil.
Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Idham Azis mencopot Irjen Rudy Sufahriadi dari posisi Kapolda Jabar, menyusul acara Rizieq Shihab di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor, pada Jumat (13/11/2020), yang menarik kerumunan massa pendukungnya.
Kronologi Acara
Ridwan Kamil membeberkan kronologis acara tersebut hingga akhirnya terjadinya kerumunan massa tidak bisa dicegah. Pria yang akrab disapa Kang Emil itu mengatakan, persoalan izin acara berada di tangan pemerintah daerah setempat.
“Pertama izin acaranya, itu diskresi boleh tidaknya, bukan di wilayah gubernur. Karena provinsi ini punya hierarki pemerintahan yang namanya bupati/wali kota terpilih. Maka setiap ada hal teknis, diskresinya ada di wali kota dan bupati,” kata dia.
Ridwan Kamil mengatakan, bupati Bogor sudah tidak memberikan izin untuk digelarnya acara tersebut. “Bupati Bogor sudah melakukan hal yang benar, yaitu tidak memberikan izin kepada acara tersebut. Jadi tidak ada perizinan, bahkan aparat melalui Kodim sudah melobi malam harinya untuk mengimbau agar acara dibatasi sesuai protokol kesehatan. Jadi kerja-kerja edukasi, persuasif itu sudah dilakukan,” tambahnya.
Namun pada kenyataannya, acara tetap digelar dan menjadi di luar kendali. “Karena suasana, terjadi euforia. Euforia seperti demonstrasi yang kadang-kadang jumlahnya keburu membesar,” kata dia.
Dalam situasi seperti itu, maka pilihan yang bisa diambil ada dua, yakni penegakan secara represif atau melakukan pendekatan humanis. “Nah, di lapangan itu dengan kondisi masa yang sudah membesar, seperti demonstrasi juga, maka kepolisian mengambil keputusan humanis yaitu mengimbau sambil mengawal.”
“Keputusan itu akhirnya memberikan konsekuensi dinamika di kepolisian di mana sahabat kami Pak Kapolda, Pak Rudy, itu tentu terjadi pergeseran,” pungkas dia.
Selain Kapolda Jabar, Kapolri pada kesempatan yang sama juga mencopot pejabat Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Nana Sudjana.
