WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM —Pemerintah pusat telah melarang mudik pada Lebaran 2021 ini. Mengenai hal itu, Bupati Wonogiri Joko Sutopo telah menyiapkan langkah menindaklanjutinya.
Menurut Bupati, langkah yang diambil adalah dengan memberikan edukasi dan bukan instruksi melalui komunitas boro atau perantau. Selain itu, perlu adanya fungsi koordinasi yang juga melibatkan pengusaha transportasi.
“Kami akan memberikan imbauan secara informal dulu kepada komunitas-komunitas atau paguyuban boro,” ungkap Bupati, Minggu (28/3/2021).
Bupati menerangkan, Pemkab Wonogiri bakal berupaya membangun pemahaman bagi kalangan boro. Pemahaman itu, kata Bupati, tidak diberikan secara instruktif, namun akan diberikan secara edukatif.
“Edukasi yang dilakukan adalah dengan mengkomparasikan data. Dimana, satu tahun lebih pandemi ini berlangsung bisa menjadi cermin dan media yang strategis untuk semua pihak melakukan pencermatan,” jelas Bupati.
Menurut Bupati, kasus terkonfirmasi positif baru di Wonogiri mayoritas diawali oleh klaster perjalanan atau pelaku perjalanan. Berarti, ada mobilitas masyarakat yang berpindah dari daerah satu ke daerah lainnya. Di situ ada potensi penularan corona, baik dari orang tanpa gejala (OTG) atau bahkan orang yang bergejala tapi tidak mendapatkan penanganan yang tepat.
“Pemkab Wonogiri bakal melakukan fungsi koordinasi lintas sektoral bersama stakeholder terkait untuk membuat suatu kebijakan yang akan diambil. Kebijakan itu akan disosialisasikan secara masif di tingkat kecamatan dan juga desa,” beber dia.
Pemerintah juga harus merangkul dan mengajak bicara kalangan pengusaha otobus (PO). Sehingga kebijakan larangan mudik tidak menimbulkan persoalan baru. Misalnya para pengusaha transportasi merasa mendapatkan kebijakan yang kurang tepat. Aria
