Beranda Nasional Jogja Sikapi Maraknya Penangkapan Teroris di DIY, Sultan Pimpin Deklarasi Jogja Istimewa

Sikapi Maraknya Penangkapan Teroris di DIY, Sultan Pimpin Deklarasi Jogja Istimewa

Sri Sultan HB X menolak keinginan untuk pindahkan makam pangeran diponegoro ke Yogya
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Sultan menyebut makam pangeran Diponegoro tak perlu dipindahkan ke Yogya / tribunnews

YOGYAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM Maraknya penangkapan dan penggeledahan terkait kasus trerorisme di wilayah DIY, mendorong Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X kembali mendeklarasikan Jogja Istimewa.

Deklarasi tersebut dilakukan bersama-sama dengan pimpinan partai politik (parpol), tokoh agama, serta pejabat Forkominda di Bangsal Kepatihan Yogyakarta, Selasa (6/4/2021).

“Kita mengantisipasi saja, biarpun (pertemuan ini) punya kaitan (dengan maraknya aksi terorisme),” ujar Sri Sultan saat ditemui di Bangsal Kepatihan, Selasa (6/4/2021).

Dalam sambutannya, Sri Sultan meminta lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun pimpinan informal untuk terus memupuk kebersamaan secara berkelanjutan.

Juga membulatkan komitmen bersama untuk menjaga Yogya agar tetap istimewa, kondusif, aman, dan berhati nyaman baik di dunia nyata maupun maya.

Baca Juga :  Satu Korban Luka Bacok di Jogja, Polisi: Dua Geng Pelajar Saling Serang

Kepada tokoh agama Sri Sultan berpesan untuk terus mengintensifkan komunikasi dan dialog khususnya di tingkat masyarakat serta menyerukan misi pemahaman agama kepada umatnya bahwa perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan yang tak terelakan.

“Dari kenyataan itu mestinya agama tidak dijadikan pembenaran untuk lakukan berbagai bentuk kekerasan terhadap sesama,” ungkap Raja Keraton Yogyakarta ini.

Guna mengantisipasi bibit-bibit terorisme di tengah masyarakat, Sri Sultan meminta agar peran Jaga Warga dimaksimalkan.

Sebelumnya Jaga Warga dibentuk untuk mengantisipasi beragam gangguan dan permasalahan sosial di level desa kelurahan seperti peredaran narkoba, kekerasan, hingga radikalisme.

“Kalau kita dialog satu persatu ya tidak bisa. Tapi kita mengantisipasi saja. Sudah mengeluarkan SK (Surat Keputusan) Gubernur Jagawarga, untuk dibikin setiap kelurahan antara 25 sampai 30 orang,” terangnya.

Baca Juga :  Buntut Beredarnya Video Call Seksual yang Libatkan Oknum DPRD Gunungkidul, Massa Gelar Unjuk Rasa

www.tribunnews.com