SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati yang barusaja mengakhiri masa jabatannya periode 2016-2021, menegaskan masih ada catatan-catatan kecil terkait temuan dari pengelolaan keuangan daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Salah satunya soal pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Terkait hal itu, Pemkab akan menerapkan pengelolaan BOS secara non tunai mulai 2021.
Hal itu disampaikan Yuni kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , kemarin. Ia mengatakan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) keenam yang barusaja diterima Sragen tahun ini, memang kualitasnya meningkat.
Namun masih ada catatan kecil yang tetap perlu diperbaiki. Yakni masalah pencatatan aset, kemudian pengelolaan BOS, dan kekurangan volume dalam pengerjaan proyek.
“Tapi semakin ke sini temuan itu semakin sedikit. Dan khusus tahun 2021 nanti target kita pada pemeriksaan 2022 kan yang diperiksa tahun 2021. Nah mulai BOS kita harus non tunai,” paparnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM di pendapa Rumdin Bupati kemarin.
Menurutnya, pengelolaan BOS memang masih ada permasalahan meski kecil-kecil. Hal itu dinilai wajar karena jumlah sekolah penerimanya mencapai ratusan.
Dengan sistem non tunai di 2021, diharapkan persoalan BOS bisa terselesaikan dan tidak lagi menjadi temuan.
“Harapannya WTP ke depan lebih berkualitas lagi karena BOS sudah tidak menjadi permasalahan. Mengelola BOS memang butuh energi khusus apa lagi kita punya SD hampir 500 lebih,” urainya.
Yuni menyampaikan untuk jenjang SD, biasanya memang tidak memiliki tenaga administrasi khusus. Itulah yang menjadi permasalahan sehingga sistem non tunai diharapkan menjadi solusinya.
“Nah ini yang menjadi problem. Sehingga ini harus kita buatkan sistem agar semuanya non tunai dan akan mempermudah semuanya,” tandasnya. Wardoyo
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
