Beranda Daerah Sragen Bupati Sragen Geregetan Miliaran Insentif Nakes di Sragen Belum Bisa Cair. DKK...

Bupati Sragen Geregetan Miliaran Insentif Nakes di Sragen Belum Bisa Cair. DKK Sebut Rp 10 M Lebih, Butuh Penyesuaian Administrasi dan Sumber Anggaran

Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati didampingi Sekda Tatag Prabawanto saat mengecek kondisi lokasi isolasi mandiri terpusat di Technopark yang mulai penuh akibat lonjakan pasien covid-19. Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Miliaran anggaran untuk membayar insentif bagi tenaga kesehatan (Nakes) di Kabupaten Sragen hingga kini belum juga cair.

Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati sampai geregetan dan meminta dinas terkait segera mempercepat pencairan. Mekanisme yang berbelit dan butuh waktu dinilai menjadi kendala dinas kesehatan kabupaten (DKK) untuk melakukan pencairan.

“Saya bilang tadi sama Pak Hargi (Kepala DKK) kenapa ini lambat untuk pencairan insentif nakes. Minggu ini Insya Allah cair Rp 3,8 milyar,” paparnya kepada wartawan, Senin (21/6/2021).

Ia meminta dinas segera mempercepat pengurusan pencairan anggaran. Apa yang kurang diharapkan segera dibenahi dan diurus.

“Saya bilang kapan, apa lagi yang kurang. Saya sampai begitu kok, apa lagi administrasi yang di perlukan. Terus katanya nanti siang mau laporan, saya jengkel sekali dengan urusan kayak begini. Nggak ndang ndang (segera) begitu lho. Tapi prosedur yang berbelit-belit kayak begini. Kita udah di Zona merah dan sebagainya,” tuturnya.

Baca Juga :  Warga Gondang Sragen Jadi Korban Tabrak Lari Dijalan Raya, Pemilik Mobil Diketahui Warga Mantingan Jawa Timur

Terpisah, Kepala DKK Sragen Hargiyanto membenarkan memang insentif Nakes belum bisa cair karena masih dalam proses pengajuan.

Menurutnya jika ditotal insentif yang belum cair Rp 10 miliaran lebih. Ia menyampaikan belum cairnya insentif itu dikarenakan adanya perubahan kebijakan penganggaran.

Jika tahun sebelumnya, anggaran nakes dicukupi dari APBN pusat, saat ini anggaran dilimpahkan ke daerah. Sehingga mau tidak mau, dinas harus memutar otak untuk mencarikan sumber anggaran yang tidak sedikit tersebut.

“Kalau dulu kan anggaran insentif itu dari pusat. Nah sekarang dari kementerian menyampaikan anggaran dibebankan ke daerah. Sehingga kita harus mencari anggaran yang bisa dipakai. Karena nominalnya juga besar. Lalu administrasinya juga perlu penyesuaian sehingga butuh waktu,” tandasnya. Wardoyo