JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

5 Oknum Panitia PTSL di Sragen Masuk Proses Hukum, Kepala BPN Keluarkan Peringatan untuk Kades dan Perangkat: Hati-Hati!

Arief Syaifullah. Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pimpinan Kantor Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sragen mengingatkan agar kepala dan perangkat desa untuk tidak bermain-main menyalahgunakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Peringatan itu dilontarkan menyusul kasus dugaan penyimpangan PTSL dengan modus pengalihan tanah OO (tanah negara) di Desa Trombol, Mondokan menjadi hak milik pribadi lima oknum panitia PTSL desa setempat.

Kasus ini kini sudah masuk di Polres Sragen dan statusnya naik ke penyidikan. Kepala BPN Sragen, Arief Syaifullah mengatakan tanah OO atau tanah tak bertuan, memang sangat rawan dan unik.

“Imbauan kami agar semua Kades, Pemdes dan Perangkat desa atau panitia PTSL, hati-hati dengan tanah OO,” papar Arief kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , di ruang kerjanya kemarin.

Arief menjelaskan secara status, tanah OO bisa dikategorikan tanah negara, namun bisa juga tanah tak bertuan. Istilah tanah OO itu sebenarnya sudah lama dan kebanyakan ada di luar Jawa.

Dengan perkembangan zaman, diyakini kini mungkin sebagian sudah beralih status menjadi tanah negara atau kas desa jika ada di wilayah pedesaan.

Baca Juga :  Diterjang 2 Kali Longsor, Jalur Sragen-Grobogan di Denanyar Tangen Ambrol Separuh Lebih. Akses Transportasi Nyaris Lumpuh, Mendesak Diperbaiki

“Sepengetahuan kami, dulu tanah OO itu pada prinsipnya bisa dimohon oleh orang yang menguasai tanah itu. Tapi memang ada beberapa persyaratan, misalnya jangka waktu dan sebagainya. Itupun harus ada rembug di desa dulu dan disesuaikan kearifan lokal juga. Apakah disetujui atau tidak,” jelasnya.

Kemudian si pemohon juga harus bisa membuktikan penguasaan misalnya surat keterangan tanah itu dan diketahui tokoh-tokoh setempat.

Kemudian ada persyaratan ijin Bupati juga meski itu tidak mutlak. Namun kearifan lokal dan persetujuan rembug di desa serta masyarakat, biasanya menjadi kunci untuk mencegah konflik sosial soal tanah OO.

Soal kemudian ada permainan orang yang tidak menggarap kemudian tahu-tahu mengalihkan tanah OO menjadi pribadi, seperti kasus di Trombol Mondokan, Arief memandang hal itu memang masalah.

“Saya juga mengikuti kasus itu (Trombol). Memang kasusnya sebelum saya masuk sini. Saya sempat dengar juga,” urainya.

Baca Juga :  Kursi DPRD Sragen Bakal Tambah Jadi 50, PDIP Isyaratkan Ogah Dapil Dipecah. Ini Alasan Paling Mendasar!

Saat ditanya mengapa bisa tanah OO disertifikatkan atas nama pribadi beberapa panitia PTSL, Arief menyampaikan bahwa proses di BPN hanya mendaftarkan saja.

Sepanjang berkas pemohon PTSL terpenuhi dan pemohonnya mengaku itu bukti legal, maka petugas biasanya tidak sampai melakukan uji material.

“Nah kalau faktanya ternyata tanah OO yang dialihkan itu tanpa sepengetahuan warga dan tidak pernah ada rembug desa dan masyarakat, itu masalah lain dan di luar kewenangan kami. Kalau memang diproses hukum, ya itu sudah ranah hukum,” tandasnya.

Pernyataan itu dilontarkan menyusul dugaan penyalahgunaan PTSL dengan mengalihkan 5 bidang tanah OO menjadi kepemilikan pribadi oleh 5 oknum panitia PTSL di Trombol.

Naik Penyidikan

Sebelumnya, Kajari Sragen Sinyo Benny Redy Ratag melalui Kasi Pidsus, Agung Riyadi menyampaikan SPDP kasus itu
sudah diterima dari Polres Sragen sejak 3 Februari 2021 lalu.

Sempat tiga bulan lebih vakum, menurutnya belakangan penyidik Polres menyampaikan kasus itu kembali diproses.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua