WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pimpinan BNI Wonogiri disemprot habis-habisan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini alias Risma saat digelar sebuah acara di Sragen pekan lalu. Ini terjadi lantaran ada sejumlah permasalahan terkait Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Wonogiri.
Mensos bahkan memberikan deadline dalam beberapa hari untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Mensos juga menegaskan jangan sampai ada kalimat bernada tidak baik meluncur sebagai doa dari para penerima yang belum mendapatkan haknya.
Usai menerima luapan kemarahan dari Mensos, pimpinan BNI Wonogiri kemudian mengambil langkah cepat.
Intinya seluruh KPM bisa mencairkan bantuan setelah menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Bantuan Sosial atau kartu ATM Bansos Bank BNI.
“Pembagian KKS dilakukan dengan para pendamping PKH. Kami lakukan secara maraton di beberapa kecamatan,” kata Kepala BNI Wonogiri, Firdaus kepada wartawan, Senin (23/8/2021).
Menurut dia, penyelesaian pembagian KKS itu merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan dengan Mensos, saat menggelar rapat mendadak di Lobi Kara Guest House Sragen, Jumat ( 20/8/ 2021). Dalam forum itu, kata dia, BNI Wonogiri memaparkan dari 35.949 KPM yang menerima bantuan PKH tahap dua, 204 KPM belum bisa dicairkan dengan sejumlah alasan. Sebanyak 134 KPM belum mendapatkan distribusi KKS karena terdapat sejumlah kendala.
Sisanya, sebanyak 70 KPM itu masih belum mengambil bantuan karena sengaja ditabung. KPM baru akan mengambil bantuan pada waktu yang tepat.
Setelah Mensos menginstruksikan agar bantuan yang tertunda segara diselesaikan. Kemudian BNI sebagai penyalur bantuan PKH segera menyelesaikan distribusi ke 134 KKS. Sementara itu, bagi 70 KPM yang sengaja belum mengambil bantuan, didorong agar segera mencairkan bantuan. Sehingga bisa tuntas 100 persen.
Firdaus mengatakan, KKS yang belum terdistribusikan karena banyak faktor. Di antaranya karena data KPM baru update sehingga harus menyusul. KPM yang belum menerima KKS itu baru terdeteksi setelah pembagian bantuan selesai.
Menurut Pimpinan BNI Wonogiri, di Wonogiri masih ada 25 KPM PKH yang belum mengambil bantuan sejak April namun data terus bergerak. Disampaikan pula bahwa ada Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang bekum tersampaikan. Ada pula 134 yang bekum punya buku tabungan dan KKS karena data validasi baru.
Sebagaimana diwartakan, usai mendengarkan laporan dari Firdaus, Mensos Risma saat kunjungan di Sragen Jumat pekan lalu lantas bertanya kapan persoalan itu bisa diselesaikan. Dijawab oleh pimpinan BNI bahwa bulan ini.
Tak terima dengan jawaban itu, mantan Walikota Surabaya itu langsung naik pitam.
“Masak bulanan. Pak kalau aku omong sudah, ya datanya sudah di depan ini saya pegang. Suwe eram. Ayo sini,” paparnya dengan nada tinggi.
Tensi tinggi berlanjut. Risma menyampaikan jika sampai berlama-lama KPS tidak disampaikan dan bantuan tak diambil dibiarkan, maka itu akan merugikan KPM penerima.
Sebab jika sampai tidak ambil sampai September, maka mereka akan diblokir lagi. Hal itu akan menambah derita para warga penerima.
“Kasihan, karena ini udah Agustus, kalau nggak diberikan September diblokir lagi dia, dua bulan,” jelas Risma.
Risma mencontohkan semestinya ketika ada persoalan dan perintah, sesegera mungkin dikerjakan dan dituntaskan. Mensos menyebut dirinya ketika ada perintah tugas, dikerjakan sampai tidak tidur. Bahkan Sabtu Minggu, juga masuk hanya demi memantau tugas dan memastikan semua bansos sudah tersalurkan kepada yang berhak.
“Ini serius Pak. Saya sampai tidak tidur. Saya pantau terus dari rumah, jam 01.00 WIB malam sudah selesai belum. Karena ini haknya orang miskin Pak,” urainya.
Lebih lanjut, Risma menekankan agar persoalan PKH yang belum cair, KPS dan KKS yang terblokir atau belum tersampaikan, segera diberikan. Sehingga KPM bisa segera mencairkan.
Ia memberi tenggat waktu dua hari dan awal pekan depan semua persoalan PKH yang belum cair, harus sudah clear. Aris