Usai Wonogiri Disemprot Mensos Risma Gegara KKS Belum Dibagikan dan PKH Belum Dicairkan, ini yang Dilakukan Manajemen BNI

WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pimpinan BNI Wonogiri disemprot habis-habisan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini alias Risma saat digelar sebuah acara di Sragen pekan lalu. Ini terjadi lantaran ada sejumlah permasalahan terkait Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Wonogiri.

Mensos bahkan memberikan deadline dalam beberapa hari untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Mensos juga menegaskan jangan sampai ada kalimat bernada tidak baik meluncur sebagai doa dari para penerima yang belum mendapatkan haknya.

Usai menerima luapan kemarahan dari Mensos, pimpinan BNI Wonogiri kemudian mengambil langkah cepat.
Intinya seluruh KPM bisa mencairkan bantuan setelah menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Bantuan Sosial atau kartu ATM Bansos Bank BNI.

“Pembagian KKS dilakukan dengan para pendamping PKH. Kami lakukan secara maraton di beberapa kecamatan,” kata Kepala BNI Wonogiri, Firdaus kepada wartawan, Senin (23/8/2021).

Menurut dia, penyelesaian pembagian KKS itu merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan dengan Mensos, saat menggelar rapat mendadak di Lobi Kara Guest House Sragen, Jumat ( 20/8/ 2021). Dalam forum itu, kata dia, BNI Wonogiri memaparkan dari 35.949 KPM yang menerima bantuan PKH tahap dua, 204 KPM belum bisa dicairkan dengan sejumlah alasan. Sebanyak 134 KPM belum mendapatkan distribusi KKS karena terdapat sejumlah kendala.

Sisanya, sebanyak 70 KPM itu masih belum mengambil bantuan karena sengaja ditabung. KPM baru akan mengambil bantuan pada waktu yang tepat.

Setelah Mensos menginstruksikan agar bantuan yang tertunda segara diselesaikan. Kemudian BNI sebagai penyalur bantuan PKH segera menyelesaikan distribusi ke 134 KKS. Sementara itu, bagi 70 KPM yang sengaja belum mengambil bantuan, didorong agar segera mencairkan bantuan. Sehingga bisa tuntas 100 persen.

Firdaus mengatakan, KKS yang belum terdistribusikan karena banyak faktor. Di antaranya karena data KPM baru update sehingga harus menyusul. KPM yang belum menerima KKS itu baru terdeteksi setelah pembagian bantuan selesai.

Menurut Pimpinan BNI Wonogiri, di Wonogiri masih ada 25 KPM PKH yang belum mengambil bantuan sejak April namun data terus bergerak. Disampaikan pula bahwa ada Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang bekum tersampaikan. Ada pula 134 yang bekum punya buku tabungan dan KKS karena data validasi baru.

Sebagaimana diwartakan, usai mendengarkan laporan dari Firdaus, Mensos Risma saat kunjungan di Sragen Jumat pekan lalu lantas bertanya kapan persoalan itu bisa diselesaikan. Dijawab oleh pimpinan BNI bahwa bulan ini.