SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah Daerah (Pemda) diminta untuk dapat mempercepat penyerapan anggaran dengan memanfaatkan APBD dalam membantu masyarakat, Usaha Kecil Menengah (UKM) serta untuk penanganan Covid-19.
“Penyerapan anggaran tersebut dapat diimplementasikan melalui anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai kewenangan masing-masing Pemda,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Menko Airlangga mengatakan hal itu dalam acara Economic Talk yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) dengan tajuk Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Inovasi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19.
Anggaran tersebut menurut Menko Airlangga, seperti dikutip dalam rilisnya ke Joglosemarnews, merupakan bagian dari realokasi dan refocusing anggaran dalam upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19.
Airlngga menjelaskan, refocusing anggaran dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Tahun Anggaran (TA) 2021 merupakan salah satu upaya riil pemerintah.
Upaya yang telah diwujudkan secara konkret melalui penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dioptimalkan untuk mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi.
Selain itu, ada pula ketentuan yang mengatur penggunaan minimal 8% dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk vaksinasi Covid-19 dan insentif tenaga kesehatan daerah (Inakesda).
Menko Airlangga menjabarkan, alokasi TKDD tahun anggaran 2021 sebesar Rp 780,48 triliun. Dari jumlah tersebut, earmarked DAU/DBH, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Desa, dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk penanganan Covid-19 baru terserap 37,77%.
Pada 24 Agustus 2021, earmarked DAU/DBH untuk penanganan Covid-19 secara nasional sebesar Rp 10,95 triliun (27,97% dari anggaran).
Dalam penanganan pandemi ini, lanjut Menko Airlangga, Pemda diharapkan dapat bergerak cepat dan berinovasi. Baik dalam bentuk kebijakan dalam kewenangannya, maupun dalam bentuk program-program kerja.
Beberapa inovasi dari beberapa daerah, menurut Airlangga, dapat direplikasi untuk daerah lain. Contohnya dari Kabupaten Kudus yang sudah berhasil menekan angka kasus Covid-19 dengan mewajibkan Isolasi Terpusat Isoter, ketika kasus aktif sedang pada puncaknya.
Inovasi lainnya, yakni aksi tanggap Pemda Kalimantan Selatan yang membantu membeli hasil panen petani untuk kemudian disumbangkan kepada masyarakat yang sedang Isolasi Mandiri (Isoman).
Lain lagi, di Kota Palu terdapat Kampung Tangguh dengan Posko PPKM dan Posko Induk Kelompok Informasi Masyarakat yang didukung Duta Covid-19 untuk mengedukasi masyarakat agar taat protokol kesehatan.
Posko tersebut juga aktif memberikan edukasi perihal vaksinasi dan mendukung percepatan pelaksanaan 3T. Kampung Tangguh itu juga menyediakan fasilitas check point untuk pemeriksaan keluar masuk warga, penyediaan ruang isolasi, serta menyediakan kebutuhan pangan untuk warga terpapar Covid-19.
Tidak ketinggalan, Kota Semarang juga ikut berinovasi dengan membebaskan PBB untuk membantu meringankan biaya pengusaha dan warga.
Demikian pula Kota Makassar yang mencetuskan Program Makassar Recover untuk membangkitkan kembali kondisi masyarakat dari sisi kesehatan dan ekonomi di tengah pandemi ini.
Selain menganjurkan pelaksanaan inovasi kepada Pemda, target program vaksinasi juga harus dicapai. Semua ini agar semua pihak dapat mempersiapkan diri hidup bersama dengan Covid-19 dan mengubah pandemi menjadi endemi.
Total vaksinasi yang telah diberikan hingga akhir Agustus ini, jelas Airlangga, sudah menembus angka lebih dari 100 juta dosis, dan secara global menempatkan Indonesia pada urutan ke-7 untuk jumlah suntikan yang telah diberikan.
“Strategi percepatan vaksinasi di daerah salah satunya dilakukan dengan menyediakan dashboard untuk memonitor stok vaksin secara real time di daerah,” ujar Menko Airlangga.
Khusus untuk daerah aglomerasi di mana terdapat aktivitas ekonomi dan mobilitas yang tinggi, Pemerintah memberi alokasi tambahan dan peningkatan dukungan tenaga vaksinator dari TNI/Polri dan lembaga lainnya. Suhamdani
