SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kementerian Agama RI belum bisa memastikan kapan ibadah haji akan kembali bisa digelar. Pemerintah hingga kini masih menunggu izin dari otoritas pemerintah Arab Saudi.
Hal itu terungkap dalam acara Diseminasi Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji yang digelar Kemenag RI bersama Komisi VIII DPR RI di Gedung IPHI Sragen, Senin (6/9/2021).
Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Subhan Cholid mengatakan di tahun 2020 sempat ada 221.000 calon jamaah haji Indonesia yang batal berangkat karena tidak ada kuota secara internasional.
Kemudian di 2021, tidak ada kuota sama sekali karena pandemi dengan jumlah Calhaj yang batal di kisaran yang sama. Sehingga praktis kuota Calhaj yang berangkat 2020 dan 2021 sebanyak sekitar 442.000, harus mundur.
Dengan ditiadakan selama tahun, otomatis memperpanjang antrian. Sejauh ini, pemerintah juga belum menerima pemberitahuan dari Arab Saudi kapan ibadah haji akan kembali dibuka.
“Iya (otomatis) nambah antri. Ini belum ada kepastian,” paparnya kepada wartawan.
Subhan berharap situasi kembali normal secara bertahap sehingga pintu keberangkatan haji bisa kembali dibuka.
Terkait kegiatan diseminasi, hal itu digelar untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama calon jamaah haji terkait situasi riil yang terjadi.
Mulai dari penyebab, pertimbangan pembatalan hingga perkembangan perhajian dan umrah.
“Pemerintah Saudi sedang mempersiapkan rencana-rencana ke depan membuka secara bertahap penyelenggaraan umrah dan haji. Lalu bagaimana persiapan kita untuk mengikuti prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh arab saudi nantinya ketika umroh dan haji itu dibuka. Ini perlu disampaikan ke masyarakat,” jelasnya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Paryono menyampaikan penundaan haji sudah menjadi keputusan pemerintah dengan banyak pertimbangan.
Salah satunya, dari aspek teknis biologis, penundaan lebih untuk melindungi rakyat Indonesia dari sisi kesehatan dan keselamatan.
Menurutnya, penundaan itu memang membuat antrian yang sudah 30 tahun akan semakin mundur.
Dua tahun penundaan telah membuat 400.000 kuota Calhaj Indonesia tidak bisa berangkat dan terpaksa mundur dua tahun.
“Sebenarnya jamaah Indonesia jamaah favorit di sana. Jamaah yang ditunggu-tunggu. Tapi persoalannya kan kewenangan ada di pemerintah Saudi. Di kondisi pandemi seperti ini juga enggak mungkin,” jelasnya.
Upaya melobi pemerintah Arab Saudi juga terus dilakukan. Namun pertimbangan keselamatan kemungkinan masih menjadi faktor utama.
Ia berharap masa new normal pasca pandemi, pemerintah Saudi sudah menyiapkan skema untuk persiapan ibadah haji.
Masyarakat juga diminta mulai membudayakan kebiasaan prokes di masa new normal. Sehingga begitu keran ibadah haji dibuka pasca pandemi, kedisiplinan prokes bisa terus ditaati.
“Soal pandemi ini hanya Allah yang tahu.
Sampai hari ini kalau pakai masker ya pakai masker, mau dempet-dempetan mau makan ya nggak berani. Artinya kita harus beradaptasi dengan kehidupan baru dengan covid dan sebagainya. Ya mudah-mudahan masyarakat terlatih dengan kebiasaan baru ini,” tandasnya. Wardoyo