WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM — Meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) sekali atau dua kali, itu biasa. Namun ketika ada suatu daerah yang berhasil menyabet predikat itu lebih dari tiga bahkan lima kali itu baru luar biasa.
Pertanyaannya, ada tidak daerah seperti itu. Ternyata ada loh, salah satunya adalah Kabupaten Wonogiri di ujung tenggara provinsi Jateng.
Malah kabupaten terluas kedua di Jateng setelah Cilacap itu sukses mendapatkan predikat WTP sebanyak enam kali loh. Lebih hebatnya lagi keenam predikat itu didapatkan secara berturut-turut sejak 2015 sampai 2020.
Terkini Pemerintah Kabupaten Wonogiri menyabet predikat WTP dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2020. Penghargaan ini sukses diraih Wonogiri selama enam kali berturut-turut sejak tahun anggaran 2015.
Plakat dan piagam penghargaan diserahkan secara virtual meeting dari Menteri Keuangan dalam Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021 di Jakarta pada Selasa (14/10/2021). Namun demikian, penyerahan piagam penghargaan ini dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta, Hartana, kepada Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, di Kantor Pemkab Wonogiri, Selasa (12/10/2021).
Kepala KPPN Surakarta, Hartana, mengatakan opini WTP ini tentunya diperoleh melalui kerja keras, kerja ikhlas, semangat nyawiji dan sinergi semua pihak yang akhirnya dapat mewujudkan hasil terbaik dalam penyusunan LKPD. Dengan perolehan opini WTP ini mengandung arti LKPD Kabupaten Wonogiri yang disusun telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), memiliki kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta mencerminkan efektivitas sistem pengendalian internal.
Pada kesempatan tersebut Menteri Keuangan juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah atas penggunaan anggaran secara fleksibel dan responsive namun tetap akunrtabel dan transparan. Disampaikan data realisasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang telah disalurkan melalui kantor vertikal Kementrian Keuangan di Daerah (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/KPPN Surakarta) pada TA 2021.
Dari Pagu Dana Desa TA.2021 sebesar Rp.224.681.357.000, telah tersalurkan 100% ke Rekening Kas Desa di semua desa di Kabupaten Wonogiri, yang di dalamnya meliputi dana desa Non BLT dan Dana BLT untuk 251 Desa dan sekitar 12.234 KPM.
“Patut kami apresiasi bahwa penyaluran dan Realisasi Dana Desa di Kabupaten Wonogiri ini mencatatkan prestasi yang sangat membanggakan karena termasuk dalam penilaian tercepat di Jawa Tengah dalam penyalurannya. Kami sangat berharap prestasi ini dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan di masa mendatang,” ungkap Hartana.
Hartana menerangkan opini WTP atas LKPD dapat pula dimaknai sebagai prestasi tertinggi atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel. Opini WTP dari BPK RI telah diperoleh Pemkab Wonogiri 6 kali berturut-turut sejak tahun anggaran 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020.
“Kami mengapresiasi kepada Pemerintah Daerah atas penggunaan anggaran secara fleksibel dan responsif, namun tetap akuntabel dan transparan,” imbuh dia.
Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, menjelaskan predikat WTP sebagai apresiasi atas konsistensi Wonogiri dalam penyusunan LKPD. Menurutnya, raihan WTP selama enam kali berturut-turut merupakan komitmen yang dibangun kepala daerah dengan organisasi perangkat daerah (OPD) serta legislatif dalam membuat perubahan terkait manajerial anggaran.
“Penataan anggaran yang berbasis outcome melahirkan kebijakan yang manfaatnya langsung bisa dirasakan masyarakat. Ke depan kami evaluasi untuk perbaikan kinerja. Maka mohon semua pihak memberikan masukan dan kritikan kepada kami. Kiatnya adalah sinergisitas untuk menunjukkan akuntabilitas dalam tata kelola anggaran,” beber Bupati.
Menurut Bupati, tantangan paling mendasar dalam tata kelola anggaran adalah pandemi COVID-19 yang belum rampung sehingga kondisi tak stabil. Dengan kondisi sosial serta kultur budaya sangat memungkinkan terjadi perubahan terhadap program yang sudah disiapkan Pemkab.
Selama pandemi pihaknya harus melakukan refocusing dan realokasi anggaran. Meskipun demikian, pengalaman 18 bulan menangani pandemi menjadi modal penting bagi Pemkab untuk menyiapkan strategi tata kelola anggaran pada 2022. Program prioritas tetap berjalan, tapi yang sifatnya pilihan menjadi cadangan. Aris
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
