JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Setiap negara memiliki strategi yang berbeda-beda dalam menangani pandemi Covid-19. Hal itu disesuaikan dengan karakteristik dan ketersediaan sumber daya yang dimilikinya.
Demikian pula dengan Indonesia. Dalam menangani Covid-19, Pemerintah menggunakan strategi yang mengutamakan keseimbangan antara penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.
Di bawah kendali Presiden Joko Widodo (Jokowi), kombinasi “rem dan gas” dipilih sebagai langkah optimal untuk menyeimbangkan antara penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, atau antara kehidupan dan penghidupan.
“Indonesia memilih pendekatannya sendiri, berani ambil risiko, namun sangat terukur,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam rapat terbatas (Ratas) evaluasi program PC-PEN dan optimalisasi anggaran PEN, Selasa (26/10/2021).
Dijelaskan Airlangga, hingga saat ini, Indonesia bersama negara-negara lain di dunia, terus belajar, mengambil tindakan dan melakukan penyesuaian berdasarkan dinamika yang terjadi.
Sebagaimana diketahui, sejak Juli 2020, Presiden Jokowi telah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) sebagai upaya integrasi penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi dalam sebuah komite lintas Kementerian/Lembaga.
Salah satu respon kebijakan KPC-PEN sebagai instrumen utama pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi adalah menyiapkan anggaran dan program dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, melalui Program PEN.
Airlangga, yang juga sebagai Ketua KPC-PEN memaparkan, pada tahun 2020, untuk Program PEN telah dianggarkan sebesar Rp 695,2 triliun, dan pada 2021 jumlahnya ditingkatkan menjadi Rp 744,7 triliun.
Ditegaskan Airlangga, program PEN pada tahun 2020 selain sebagai respons darurat pengendalian pandemi, juga menjadi penopang konsumsi masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
Realisasi Program PEN tahun 2021 sampai dengan 22 Oktober telah mencapai Rp 433,91 triliun (58,3%) dari pagu Rp 744,77 triliun. Dalam PEN tahun 2021, kebijakan anggaran lebih fleksibel menyesuaikan dengan dinamika pandemi yang berubah sedemikian cepat.
“Pemerintah melakukan evaluasi atas program-program PEN, termasuk optimalisasi anggaran antar klaster PEN. Optimalisasi dilakukan atas program yang diproyeksikan tidak terserap 100%, untuk selanjutnya dipetakan dan direalokasikan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran PEN,” ujar Menko Airlangga.
Airlangga mengatakan, Komite PC-PEN terus melakukan koordinasi dalam pelaksanaan program PEN untuk melakukan evaluasi dan update alokasi, serta proyeksi penyerapan sampai dengan akhir tahun.
Upaya optimalisasi dana PEN itu dilakukan agar dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Khususnya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, memberikan dukungan bagi dunia usaha dan yang terpenting, adalah mendorong daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat secara agregat.
“Program perlindungan sosial menjaga daya beli. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM menandakan adanya gerakan sektor usaha kecil dan menengah. Realisasi KUR sudah terealisasi sebesar 224 triliun rupiah dengan 5,98 juta penerima. Ini menunjukkan program tersebut terus berjalan. Sementara itu, program terkait insentif usaha juga naik. Jadi ini secara keseluruhan dana yang diserap terjadi kenaikan dan terlihat perekonomian terus bergerak,” tegas Menko Airlangga, seperti dikutip dalam rilisnya ke Joglosemarnews.
Sejumlah evaluasi dan usulan optimalisasi dana PEN Tahun 2021, salah satunya terkait dengan Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2021.
Dalam program itu, terdapat sisa dana BSU 2021 sebanyak Rp 1,7 Triliun, yang akan dioptimalkan penggunaannya untuk perluasan cakupan wilayah penerima manfaat BSU 2021. Usulan tersebut diusulkan oleh Menteri Ketenagakerjaan kepada Komite PC-PEN.
Detail perluasan cakupan wilayah tersebut mempersyaratkan:
- Tidak ada perubahan kriteria penerima
- Perubahan hanya terkait cakupan wilayah, menjadi level nasional (514 Kab/Kota di 34 Provinsi)
- Total sasaran perluasan sebesar 1,6 juta orang pekerja dengan memanfaatkan sisa pagu BSU tersebut
- Perluasan tidak overlapping dengan penerima program bantuan lainnya (Prakerja, PKH, BPUM dll.)
Selain itu, lanjut Menko Airlangga, hasil evaluasi juga memutuskan realokasi Perlinsos untuk Program Top-Up Kartu Sembako dan BLT Desa dalam rangka Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2021.
Untuk Penambahan/top-up Kartu Sembako, nilai bantuan dan durasi menyesuaikan dengan sisa realokasi Perlinsos lainnya, antara lain KPM Sembako dan cadangan Perlinsos, di mana Kemenkeu tengah menghitung ketersediaan anggarannya.
Penambahan atau top-up bantuan Kartu Sembako dan BLT Desa sebesar Rp 300.000 untuk durasi tiga bulan (hingga Desember 2021), pada 35 Kabupaten Prioritas Program pengentasan kemiskinan ekstrem.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan rincian realisasi PEN per 22 Oktober 2021 yakni sebagai berikut:
- Realisasi klaster Kesehatan sebesar Rp116,82 triliun (54,3%)
- Realisasi klaster Perlinsos sebesar Rp125,10 triliun (67%)
- Realisasi klaster Program Prioritas sebesar Rp68,07 triliun (57,7%)
- Realisasi klaster Dukungan UMKM & Korporasi sebesar Rp63,20 triliun (38,9%)
- Realisasi klaster Insentif Usaha sebesar Rp60,73 triliun (96,7%)
Sementara itu, terkait dengan program Bantuan Tunai untuk PKL dan Warung (BT-PKLW), Menko Airlangga menjelaskan, hingga 25 Oktober 2021 bantuan telah disalurkan kepada 706.996 penerima yang berarti telah mencapai lebih 70% dari target.
“Serapannya sangat baik. Jadi bantuan ini efektif untuk memberikan bantuan kepada masyarakat kecil (PKL dan Pemilik Warung) dan pengaman bagi yang belum mendapat bantuan lainnya,” ujar Menko Airlangga.
Sementara dari sisi kesehatan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa saat ini vaksinasi sudah mencapai angka tertinggi hariannya, yaitu 2,34 juta suntikan per hari.
Sesuai dengan arahan Presiden, vaksinasi akan dipercepat secara merata. Pada tahun depan Pemerintah berencana memberikan booster vaksin kepada masyarakat, dan saat ini sedang dikaji tentang kombinasi vaksin mana yang paling baik.
Diharapkan, pada akhir tahun 2021 ini telah selesai sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan ke depannya.
Merujuk pada saran WHO, Menkes Budi Gunadi mengatakan, booster tersebut akan diberikan kepada kalangan masyarakat berisiko tinggi dan defisiensi imunitas, seperti warga lanjut usia, pengidap penyakit komorbid lainnya.
Terkait upaya penanganan Covid-19, Juru Bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Prof Wiku Adisasmito mengungkapkan bahwa strategi penanganan Covid-19 terdiri dari sosialisasi dan edukasi, penegakkan kedisiplinan dan kolaborasi lintas unsur.
Untuk itu, Satgas Covid-19 akan terus mendorong posko hingga di tingkat kelurahan agar bisa mendorong berbagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di masyarakat. Suhamdani
