SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Sragen memastikan ada dua ruas jalan kabupaten yang akan dibangun dari dana pinjaman daerah di tahun 2022.
Dua ruas jalan itu berada di wilayah Sragen Timur dan kondisinya sudah rusak serta mendesak diperbaiki.
Kepala DPUPR Sragen, Marija melalui Kabid Bina Marga, Albert Pramono Susanto mengatakan DPUPR akan mendapat alokasi Rp 70 miliar dari skema pinjaman daerah Rp 160 miliar yang direncanakan Pemkab.
Dari jumlah itu, nantinya akan digunakan untuk membiayai pembangunan sejumlah infrastruktur selama dua tahun yakni 2022 dan 2023.
“Untuk tahun pertama di 2022, cuma dua paket ruas jalan yang akan dibangun. Karena kemarin yang sudah masuk di usulan 2022 cuma dua ruas itu. Kemarin kan pinjaman daerah itu agak belakangan, jadi yang bisa dibayari pakai pinjaman daerah di 2022 hanya dua paket tersebut,” paparnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Rabu (10/11/2021).
Dua ruas jalan itu masing-masing Jalan Kedungnolo- Gringging di wilayah Sambungmacan dengan alokasi anggaran Rp 3,1 miliar.
Satunya lagi Jalan Wonotolo- Srimulyo Gondang dengan anggaran RP 4,6 miliar. Kedua ruas jalan itu akan dibangun dengan kategori pemeliharaan berkala.
“Nah sisanya nanti di 2023 ada 15 paket infrastruktur yang akan dibangun dari pinjaman daerah. Terdiri dari 14 ruas kalan dan satu jembatan,” terangnya.
Albert menyampaikan skema pinjaman daerah itu memang menjadi salah satu alternatif untuk bisa melaksanakan pembangunan infrastruktur.
Sebab jika hanya mengandalkan APBD tidak akan bisa membangun. Hal itu dikarenakan kondisi anggaran daerah selama masa pandemi, banyak mengalami pengurangan.
Termasuk untuk alokasi pembangunan infrastruktur juga berkurang hampir separuh dari biasanya. Sehingga imbasnya pembangunan jalan tidak akan bisa optimal.
“Kalau enggak ada pinjaman memang nggak bisa mbangun. Terutama di 2 tahun terakhir masa pandemi ini, angaran untuk infrastruktur hanya dapat sekitar Rp 30 sampai Rp 40 miliar. Tahun-tahun sebelumnya bisa Rp 70an miliar. Makanya kalau hanya mengandalkan kemampuan anggaran daerah, setahun paling banter cuma bisa bangun 2 atau 3 ruas jalan saja,” terangnya.
Padahal, fakta di lapangan, kondisi jalan hampir tiap tahun mengalami penurunan. Jika tidak ada pembangunan dan pemeliharaan, otomatis jumlah jalan rusak akan semakin banyak dan kian sulit mengejar ketinggalan.
“Karena pembangunan infrastruktur juga menjadi salah satu prioritas dan masuk di misi bupati. Yaitu mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Nah dengan pinjaman daerah itu dalam rangka juga untuk memeratakan pembangunan,” tandasnya. Wardoyo
