JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pondok pesantren dinilai memiliki potensi ekonomi untuk mendukung salah satu upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui iklusi keuangan.
Hal itu dikarenakan inklusi keuangan memegang peranan penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antar individu dan antar daerah.
Sehubungan dengan strategisnya peranan inklusi keuangan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku Ketua Dewan Nasional Keuangan Inklusif menetapkan target tingkat inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024.
Target tersebut didukung dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
Sebagai salah satu upaya untuk mencapai target inklusi keuangan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang diwakili Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Iskandar Simorangkir hadir dalam kegiatan Sinergi dan Kolaborasi Program Mendukung Inklusi Keuangan Bagi Pondok Pesantren di Pondok Pesantren Persis Rancabango dan Pondok Pesantren Fauzan di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Jumat (26/11/2021).
Dalam kesempatan tersebut, implementasi strategi keuangan inklusif bagi Pondok Pesantren dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi program serta dukungan dari berbagai stakeholder, antara lain Program Pelatihan Santripreneur oleh Kementerian Perindustrian.
Ada pula penyerahan Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda di Kalangan Pesantren oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, Penyerahan Program Kita Jaga Kyai yang merupakan Program Satgasnas Covid-19 Badan Amil Zakat Nasional.
Selanjutnya adalah Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu (PESAT) dan Penyaluran KUR oleh Bank Jawa Barat, Pemanfaatan Produk Pegadaian Syariah, serta Kerjasama Pertashop oleh Pertamina.
“Program ini ditujukan untuk mendukung pemberdayaan Pondok Pesantren agar bisa mandiri sekaligus memberdayakan masyarakat di sekitarnya,” papar Iskandar mewakili Menko Airlangga seperti dikutip dalam rilisnya ke Joglosemarnews.
Iskandar mengatakan, hal itu merupakan awal dalam mengakselerasi inklusi keuangan dengan memfungsikan Pondok Pesantren selain sebagai lembaga dakwah, juga memberdayakan ekonomi para santrinya, para kyai dan masyarakat di sekitar Pondok Pesantren.
“Dengan demikian, diharapkan ini bisa meningkatkan kesejahteraan para santri, para kyai, dan masyarakat di sekitar pondok pensantren,” kata Deputi Iskandar.
Untuk diketahui, inklusi keuangan di Indonesia pada masa pandemi terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, kepemilikan akun sebanyak 61,7% dan penggunaan akun sebesar 81,4%.
Hal ini sejalan dengan penggunaan uang elektronik berbasis seluler yang meningkat hampir 2,5 kali lipat menjadi 11,7% pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2018 yang hanya 4,7%.
“Inklusi keuangan itu berarti semua masyarakat harus tersentuh dengan pelayanan keuangan. Masyarakat kelompok atas dan kelompok bawah tidak dibedakan dalam pelayanan keuangan, semua sama. Dengan ini, diharapkan semua Pondok Pesantren dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional,” lanjut Deputi Iskandar.
Mengingat pandemi Covid-19 belum berakhir, Deputi Iskandar Simorangkir menegaskan bahwa sektor ekonomi dan kesehatan adalah dua hal yang tak terpisahkan dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Pemerintah terus menangani pandemi ini dari hulu hingga ke hilir.
“Pada kesempatan ini, atas nama Bapak Menko Perekonomian, saya mengimbau agar kita semua tetap menerapkan 3M dan protokol kesehatan yang ketat. Karena aspek kesehatan ini juga penting sekali,” ujar Deputi Iskandar.
Di ranah global pun, Indonesia terhiitung memiliki peran besar dalam keuangan syariah global.
Potensi ekonomi itu dapat dilihat dari jumlah Pondok Pesantren di Indonesia yang pada tahun 2020 tercatat sebanyak 28.194 Pondok Pesantren dengan 44,2% di antaranya memiliki sumber daya ekonomi. Suhamdani