Oleh: Mukafi Fadli, Anggota DPRD Jateng Fraksi PKB berdomisili di Sragen
Adalah memancing reaksi publik sebelum mengeluarkan kebijakan/keputusan.
Jika publik tidak bereaksi atau merespon positif maka “the show must go on” kebijakan itu akan ditetapkan.
Test the water adalah judge people feelings or opinions before taking action. Artinya menilai perasaan dan opini publik sebelum mengambil aksi berikut nya atau lebih lanjut.
Jadi rencana kebijakan Pemkab Sragen yg sudah dilemparkan ke masyarakat akan ditunggu responnya oleh pemerintah daerah dengan asumsi demokrasi adalah menganut faham suara terbanyak. Meskipun rencana hutang ini tidak harus menggunakan metode survei dulu.
Maka bersuaralah lantang jika ada kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Yang menimbulkan protes secara massif di medsos, media massa maka layak melakukan kritisi.
Jadi apabila tidak ada protes dari masyarakat maka hutang itu pasti akan diambil. Tetapi kami masih meyakini bahkan parlemen di DPR Sragen akan beramai-ramai menolak keinginan itu.
Skala Prioritas dan Empati Pandemi
Wrong or right is my city. Ini adalah penyempitan teritori dari wrong or right is my country. Artinya baik buruknya ini adalah kotaku atau kabupatenku.
Maknanya adalah kita harus menerima kondisi Sragen ini apa adanya. Bukan anti semangat membangun tetapi buatlah skala prioritas dan paralel pada empati dengan keadaan pandemi sekarang.
Saya sependapat dengan statement dari sahabat-sahabat di partai Golkar dan Gerindra yang dengan tegas memberi solusi dengan argumentasi yang tepat.
Kami berharap PKB juga harus “on the track” dan setia kepada adagium sebagai partai advokatif. Serta semangat semboyan membela yabg benar, politik kehadiran dan selalu bersama rakyat.
Terakhir kami masih khusnudzon dengan bupati dan Pemkab Sragen untuk membatalkan rencana hutang itu. Karena Belanda masih jauh, karena lebih mementingkan menangani pandemi agar segera berubah menjadi endemi.
Masih banyak jalan menuju Roma untuk membangun Sragen. Ini bukan pembangunan yang berkurang sekarang inipun pasti dimaklumi rakyat demi memprioritaskan penanganan Covid-19.
Semoga kekhawatiran banyak fihak bahwa rencana hutang itu hany demi 2024 tidak jadi. Semoga itu hanya ” gimmick politic”. (***)
