JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah akan memberikan dukungan dan kepastian hukum demi menjamin kemudahan investasi dan berusaha.
Hal itu untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 di atas 5 persen.
Sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bahwa tahun 2022 telah ditetapkan sebagai periode keberlanjutan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.
“Pemerintah berkomitmen melanjutkan agenda reformasi struktural, deregulasi dan debirokratisasi,” ujar Menko Airlangga, sebagaimana dikutip dalam rilisnya ke Joglosemarnews.
Karenanya, lanjut Airlangga, keputusan Mahkamah Konstituti (MK) terkait revisi Undang-undang Cipta Kerja akan secepatnya dijalankan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah.
Seluruh materi dan substansi UU Cipta Kerja sepenuhnya tetap berlaku.
“Selain itu, momentum Presidensi G20 Indonesia di tahun 2022 juga harus dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendorong pemulihan dan transformasi ekonomi,” lanjutnya.
Menko Airlangga mengatakan hal itu dalam sambutannya di acara Webinar Market Outlook 2022 bertajuk “Indonesia Towards 2022 Economic Recovery: Stability or Growth?” yang digelar Kamis (9/12/2021) oleh Bank Negara Indonesia (BNI) bekerjasama dengan BNI Asset Management dan BNI Corporate University.
Dikatakan, tahun 2022 merupakan momentum Presidensi G20 yang membanggakan bagi Indonesia untuk memimpin kelompok negara berpendapatan terbesar dunia serta mengatasi pemulihan ekonomi yang tidak merata.
Terdapat tiga hal yang menjadi fokus utama Presidensi G-20, yaitu penanganan kesehatan yang inklusif, transformasi berbasis digital, dan transisi menuju energi berkelanjutan, yang dirangkai dalam tema “Recover together, recover stronger”.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 bukan hanya seremoni saja namun menghasilkan outcomes nyata yang bermanfaat bagi Indonesia dan dunia,” jelas Menko Airlangga.
Presidensi Indonesia di event G20 diprediksi membantu penciptaan sekitar 33.000 lapangan kerja.
Dengan lebih dari 150 pertemuan yang akan digelar di 19 kota dan kehadiran sekitar 18.000 lebih delegasi, akan meningkatkan konsumsi domestik hingga Rp 1,7 triliun, meningkatkan PDB nasional sebesar Rp 7,4 triliun, dengan manfaat total 1,5 – 2 kali lebih besar dari penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF-WB tahun 2018 di Bali.
Berbagai proyeksi tersebut tentunya harus direalisasikan dalam semangat kemitraan dan kerja sama dari semua pihak.
Pandemi ini semakin menegaskan akan pentingnya inklusifitas, kerjasama, dan kolaborasi dalam rangka mendukung stabilitas maupun pertumbuhan ekonomi.
“Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti rangkaian acara ini. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan melahirkan terobosan baru dalam mempercepat pemulihan ekonomi di tahun 2022,” pungkas Menko Airlangga. Suhamdani
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
