WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM —
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan atau Kepala Bappeda Litbang Wonogiri Heru Utomo mengatakan ada 19 indikator kinerja utama daerah tahun 2020-2021 dan target 2023.
Indikator itu antara lain indeks pembangunan manusia atau IPM. Dia menerangkan, realisasi IPM di tahun 2020 dalam satuan angka adalah 70,25. Sementara untuk di tahun 2021 naik tipis menjadi 79,49.
“Target di tahun 2023 bisa mencapai 72,45,” kata dia, Kamis (6/1/2022).
Berdasarkan rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), salah satu misi yang diusung adalah menjadikan rakyat Wonogiri yang lebih pintar, lebih sehat dan berbudaya.
Karena itu perlu dilakukan peningkatan aksebilitas pendidikan dengan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Selain itu juga perlu meningkatkan usia harapan hidup dan meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak.
“Langkah yang diambil untuk peningkatan IPM diantaranya dengan program sekolah gratis sehingga bisa mengurangi biaya pengeluaran pendidikan. Rata-rata lama sekolah jadi lebih panjang. Selain itu juga program berobat gratis yang mengurangi pengeluaran untuk kesehatan,” papar Heru.
Menurut dia, kunci meningkatkan IPM adalah membuka pendidikan yang seluas-luasnya. Selain itu juga membuka wisata dan menarik investasi. Dengan begitu, pendapatan masyarakat meningkat dan imbasnya pengeluaran per-kapita naik.
Sementara Pemkab Wonogir menggelar forum konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023 secara hybrid di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri Rabu (5/1). Agenda itu digelar secara hybrid dan juga diikuti oleh desa/kelurahan dan kecamatan di Wonogiri.
Sekda Wonogiri Haryono mengatakan sebelum menjadi rancangan RKPD yang definitif, maka dilakukan konsultasi publik. Diharapkan, semua stakeholder bisa memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan dokumen tersebut.
Dia menuturkan, dalam forum itu pihaknya berusaha membangun optimisme dalam merancang RKPD. Di lain sisi, perancangan RKPD juga harus realistis melihat kondisi fiskal pusat hingga daerah saat ini.
Arah dari agenda tersebut adalah penyusunan APBD 2023. Setelah digelar konsultasi publik, bakal segera dilangsungkan musrenbang di tingkat desa, lalu berlanjut musrenbang kecamatan dan kabupaten. Aris
