SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Sekitar 100 lebih guru honorer usia 35 ke atas dan lolos passing grade (PG) namun gagal karena tak dapat formasi, menggeruduk kantor DPRD.
Mereka memohon agar Pemkab dan DPRD memperjuangkan mengajukan formasi agar bisa mengakomodir mereka bisa lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK atau P3K) seperti teman-teman honorer lainnya.
Mereka menyampaikan aspirasi melalui audiensi yang diterima di ruang serbaguna DPRD. Audiensi dipimpin Ketua DPRD Suparno dengan didampingi Ketua Komisi IV Sugiyanto berikut jajaran anggota komisi.
Turut dihadirkan pula Kepala Disdikbud Suwardi dan perwakilan BKPSDM. Dalam forum itu, Sekretaris GTKHNK 35 plus Sragen, Bangun Supriyono mengatakan para guru honorer yang hadir mayoritas sudah lulus passing grade (PG) dari dua kali seleksi PPPK.
Namun mereka gagal karena tidak mendapat formasi di sekolahnya akibat minimnya formasi yang dibuka oleh dinas.
Adanya serbuan dari guru swasta dengan modal sertifikasi pendidikan (Serdik) di seleksi tahap kedua, membuat mereka tersisih dalam seleksi.
“Belum lagi nanti di tahap ketiga, mereka (guru swasta) menyerang SD. Betapa beratnya kita regulasi di atas dan di bawah tidak berpihak ke kami. Kita nangisi pannjenengan Pak Wardi (Kepala Disdikbud) dan Pak Giyamto (Ketua Komisi IV) agar di 2022 teman-teman yang lolos PG tidak dapat formasi ini bisa diakomodir melalui optimalisasi seperti yang disampaikan Pak Menteri Nadiem. Kemarin Pak Nadiem pernah bilang yang PG-PG bisa dioptimalisasi kalau daerah mengajukan formasi,” paparnya.
Ia juga meminta jika sampai medio 2022, teman-teman yang lolos PG belum dapat formasi, agar tidak dikeluarkan dari sekolah walaupun sekolah kedatangan PPPK hasil seleksi.
Ketua 2 forum GTKHNK 35 Plus Kabupaten Sragen, Suyono menyampaikan para guru honorer yang beraudiensi adalah mereka yang lolos PG tapi tidak dapat formasi.
“Kami hanya ingin ada peningkatan kesejahteraan dan bisa diterima jadi PPPK melalui optimalisasi. Karena kami sudah lolos PG tapi belum dapat formasi,” ujarnya.
Sekretaris forum, Suyatno menyampaikan harapan para guru honorer yang sudah lolos PG ini bisa diakomodir dan ditempatkan di sekolah induk.
Pihaknya juga berharap Pemkab melalui dinas bisa mengakomodir guru honorer lolos PG untuk mengisi kekosongan formasi di tahap 1 dan 2 yang belum terisi.
“Hasil pencermatan kami yang lulus PG tidak dapat formasi tahap 2 ini ada 193 orang. Untuk formasi kosong sampai tahap 2 ini, di jenjang SD masih ada 103 formasi yang kosong. Untuk jenjang SMP masih ada sekitar 95 formasi, sehingga kalo kita sandingkan antara teman-teman yang sudah lulus PG dan kekosongan di SD, kan bisa diakomodir dan diajukan tambahan formasi agar semua teman-teman bisa terakomodir,” paparnya.
Ketua DPRD Sragen, Suparno berharap mereka yang dinyatakan lolos PG belum dapat formasi, bisa terakomodir semua menjadi PPPK.
Tentunya hal itu harus dicarikan formula termasuk bagaimana alokasi anggarannya. Pihaknya berharap pemerintah pusat juga mendengarkan aspirasi mereka dan bisa menyelesaikan dengan mengakomodir menjadi PPPK.
“Mereka ini kan rata-rata usianya di atas 35 tahun. Dilihat dari sisi perjuangan dan pengabdian sudah cukup luar biasa. Mereka mengabdi di atas 10 dan 20 tahu lebih. Kasihan lah. Makanya kami minta Dinas Pendidikan dan BKPSDM untuk memperjuangkan mengakomodir atau mengusulkan formasi sebanyak-banyaknya ke pusat agar mereka bisa terakomodir lulus menjadi PPPK,” timpal Ketua Komisi IV, Sugiyamto.
Para perwakilan guru honorer itu kemudian menyampaikan tuntutan tertulis yang diserahkan ke DPRD dan dua dinas yang hadir. Hingga berita ini diturunkan, proses audiensi masih berlangsung. Wardoyo
