JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Usulan penundaan Pemilu 2024 satu atau dua tahun lagi dari Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar memunculkan reaksi keras dari berbagai pihak dan pengamat.
Peneliti dan pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes pun langsungn bereaksi.
“Saya kira gagasan dari Cak Imin itu tidak ada relevansinya, tentu karena ada tiga argumen,” ujar dia saat dihubungi Tempo, Rabu (23/2/2022).
Argumen pertama, Arya melanjutkan, tidak ada alasan untuk menunda Pemilu 2024, karena konstitusi sudah mensyaratkan bahwa Pemilu dilakukan lima tahun sekali.
Selain itu, konstitusi juga sudah memiliki klausul bahwa presiden itu hanya menjabat lima tahun dan dapat diperpanjang lima tahun.
“Jadi perpanjangannya itu hanya satu periode, tidak ada klausul bahwa perpanjangannya itu lebih dari 10 tahun, itu argumen pertama,” tutur Arya.
Namun, hal itu bisa terjadi jika DPR dan MPR melakukan amandemen. Kalau itu terjadi, Arya berujar, artinya DPR dan MPR mengingkari sial tertib politica, karena di konstitusi sudah tegas bahwa pemilu lima tahun sekali, dan masa jabatan presiden hanya lima tahun, yang bisa diperpanjang lima tahun.
“Ini masik ke argumen kedua yaitu dalam negara-negara demokratis ada semacam doktrin soal pentingnya pembatasan kekuasaan,” tutur Arya sambil menambahkan bahwa pembatasan kekuatan itu memiliki tujuan untuk regenerasi, adanya sirkulasi elit, serta agar pemimpin tidak berpotensi menjadi tidak demokratis.
Dan argumen ketiga adalah pernah punya preseden Pilkada ditunda pada 2020, tapi itu terjadi karena dalam kondisi yang sangat luar biasa yaitu adanya pandemi. Sedangkan Pemilu masih jauh tahun 2024.
“Kok tiba-tiba ada usulan itu ya tidak masuk akal!” tukasnya.
Dalam kasus Pilkada, dia melanjutkan, aktivitasnya memang ditunda tapi masa jabatan kepala daerahnya tidak diperpanjang, dan menggunakan pelaksana tugas.
“Jadi kalau Cak Imin bilang karena stagnasi ekonomi, dan masa jabatan diperpanjang itu tidak masuk akal,” katanya lagi.
Sebelumnya, Cak Imin yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan alasan akan mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun.
Menurutnya, usul itu terlintas olehnya usai menerima pelaku usaha mikro, pengusaha dan para analis ekonomi dari berbagai perbankan di Ruang Delegasi DPR, Nusantara III, Jakarta, Rabu.
Para pelaku usaha dan ekonom memprediksi Indonesia akan mengalami momentum perbaikan ekonomi usai dua tahun pandemi Covid-19. Menurut Muhaimin, momentum tersebut tidak boleh terganggu dengan adanya pesta politik.
Ia menilai, Pemilu selama ini kerap menyebabkan stagnasi ekonomi karena para pengusaha akan memilih sikap menunggu atau wait and see.
Selanjutnya, Muhaimin menilai transisi kekuasaan akan menyebabkan ketidakpastian ekonomi.
Terakhir, Pemilu juga dinilai berpotensi menimbulkan konflik. Tiga kondisi ini, ujar Muhaimin, tidak baik untuk momentum perbaikan ekonomi. Sehingga, ia mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda.
“Jadi ini usulan saya dan akan saya sampaikan ke Pak Presiden (Jokowi). Apakah bisa? Ya, nanti kita lihat saja, apakah mungkin bisa diundur atau tidak,” ujar Muhaimin Iskandar soal Pemilu 2024.
