JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Wacana penundaan Pemilu 2024 masih menjadi perdebatan di kalangan pengamat maupun masyarakat.
Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar mengatakan, alasan ekonomi sebagai dalih harus dipertimbangkan dengan matang.
Dalam hal ini, Zainal membandingkan krisis ekonomi di Indonesia pada 2008 silam. Ia menjelaskan krisis ekonomi tahun 2008 sebenarnya memberikan ancaman serius terhadap pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Terlebih, pada saat itu terjadi kasus korupsi Bank Century yang terbilang besar.
Kendati demikian, saat itu krisis ekonomi tidak dijadikan alasan untuk menunda Pemilu di 2009.
“Itu tidak menjadi alasan sama sekali, tidak ada pembicaraan untuk menunda Pemilu di tahun 2009,” ujar Zainal dalam diskusi daring, Sabtu (5/3/2022).
Berkenaan dengan itu, Zainal mengatakan alasan di balik usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 harus dilihat secara logis.
Yang terpenting menurutnya, harus digali dan dipertanyakan lagi, apakah ada alasan yang cukup untuk menunda pesta demokrasi di 2024.
“Yang paling penting ditanyakan apakah ada alasan yang cukup untuk menunda pemilu,” jelas dia.
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
