SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Sempat diiringi tarik ulur hingga protes, seluruh desa di Sragen akhirnya dilaporkan sudah menginput data tanah kas desa ke sistem keuangan desa (Siskeudes).
Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati pun mengaku bersyukur akhirnya semua desa bisa taat memasukkan data kas desa itu.
Namun ia juga berjanji akan mengakomodir keinginan dan usulan perangkat maupun Kades soal revisi Peraturan Bupati (Perbup) nomor 76/2017 dalam waktu secepatnya.
“Saya bersyukur iklim kondusif di Sragen bisa terjaga, semua bisa duduk bersama. Perbedaan pemahaman dalam memaknai demokrasi. Hari ini semua desa telah menginput tanah kas desanya ke Siskeudes,” paparnya saat memberi pengarahan usai pengukuhan pengurus Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Sragen di Gedung Kartini, Rabu (9/3/2022).
Di hadapan ratusan Kades dan Forkompida yang hadir, Bupati mengatakan sebagai konsekuensi, nantinya janji mengakomodir revisi Perbup yang pernah disampaikan pada pertemuan di Hotel Front One.
Tak perlu menunggu janji sebelum Sekda pensiun, ia berharap pembahasan revisi itu bisa diselesaikan lebih cepat asalkan semua pihak bisa duduk bersama membahas secara baik-baik.
“Nek manut, semua bisa diajak bicara kenapa harus nunggu Pak Sekda pensiun. Lungguho bareng, tak kasih waktu satu bulan. Assisten PMD, Kabag kumpul silakan dibahas. Walaupun itu akan berlaku 2023,” jelasnya.
Bupati menyampaikan sejauh ini memang ada usulan revisi beberapa hal yang menjadi ganjalan terkait masalah transformasi pengelolaan tanah kas desa ke Siskeudes.
Di antaranya sistem teknik lelangan dan yang kedua adalah biaya operasional pemerintah (BOP) sebesar 5 persen.
“Karepe gak ini. Ya ini sedang dikaji. Saya berharap merevisi Perbup itu sebuah hal mudah. Tapi tentu harus bisa berlangsung lebih lama dan tidak ada revisi-revisi lagi. Semoga yang jadi harapan kades-kades bisa kita wujudkan,” tandasnya.
Seusai pengukuhan, Bupati kembali menegaskan bahwa 196 desa saat ini sudah menginput data tanah kas desa ke Siskeudes.
Sekalipun ada satu dua oknum perangkat desa yang belum sependapat, menurutnya hal itu wajar sebagai riak-riak perbedaan pendapat.
“Kalau ada satu dua oknum yang belum mau, ya itu perbedaan pemahaman saja. Yang jelas secara keseluruhan 196 desa sudah input semua,” tandasnya.
Ketua FKKD Sragen yang barusaja dilantik, Siswanto membenarkan saat ini input tanah kas desa ke Siskeudes sudah selesai karena semua desa sudah memasukkan data.
Meski demikian, pihaknya akan memperjuangkan kepada Bupati agar segera melakukan revisi seperti yang pernah diusulkan melalui Sekda di Hotel Front One beberapa waktu lalu.
“Kami akan mengawal agar beberapa poin revisi bisa diakomodir dan setelah dirubah Perbup-nya, tahun 2023 nanti baru akan pelaksanaan,” jelasnya.
Kades Jetak itu menyampaikan memang ada beberapa poin yang diusulkan revisi. Yakni agar BOP sebesar 5 persen dihilangkan karena dinilai terlalu besar dan berpotensi merugikan desa.
Kemudian proses pelelangan tanah kas desa nantinya diusulkan dilelang tertutup dan penerimaan jasa pengabdian.
“Jadi nanti tidak dilelang umum, kemudian jasa pengabdian sesuai SK. Sehingga ada peluang perangkat dan Kades masih tetap bisa menggarap dengan tetap melalui sistem lelang. Sistem kita CMS dan terintegrasi dengan kementerian,” tandasnya. Wardoyo