JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Sempat Diwarnai Protes, 100 % Desa di Sragen Akhirnya Sudah Input Data Kas Desa ke Siskeudes. Bupati Bersyukur, Siap Wujudkan Janji di Hotel Front One

Bupati berjanji akan mengakomodir keinginan dan usulan perangkat maupun Kades soal revisi Peraturan Bupati (Perbup) nomor 76/2017 dalam waktu secepatnya

Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati saat hadir dalam pengukuhan Pengurus FKKD Sragen di Gedung Kartini, Rabu (9/3/2022). Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Sempat diiringi tarik ulur hingga protes, seluruh desa di Sragen akhirnya dilaporkan sudah menginput data tanah kas desa ke sistem keuangan desa (Siskeudes).

Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati pun mengaku bersyukur akhirnya semua desa bisa taat memasukkan data kas desa itu.

Namun ia juga berjanji akan mengakomodir keinginan dan usulan perangkat maupun Kades soal revisi Peraturan Bupati (Perbup) nomor 76/2017 dalam waktu secepatnya.

“Saya bersyukur iklim kondusif di Sragen bisa terjaga, semua bisa duduk bersama. Perbedaan pemahaman dalam memaknai demokrasi. Hari ini semua desa telah menginput tanah kas desanya ke Siskeudes,” paparnya saat memberi pengarahan usai pengukuhan pengurus Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Sragen di Gedung Kartini, Rabu (9/3/2022).

Baca Juga :  Peringatan HKP, Pemkab Sragen Warning PNS Tak Coba-Coba Terlibat Radikalisme dan Gerakan Ekstrim. Ingat Sanksinya!

Di hadapan ratusan Kades dan Forkompida yang hadir, Bupati mengatakan sebagai konsekuensi, nantinya janji mengakomodir revisi Perbup yang pernah disampaikan pada pertemuan di Hotel Front One.

Tak perlu menunggu janji sebelum Sekda pensiun, ia berharap pembahasan revisi itu bisa diselesaikan lebih cepat asalkan semua pihak bisa duduk bersama membahas secara baik-baik.

“Nek manut, semua bisa diajak bicara kenapa harus nunggu Pak Sekda pensiun. Lungguho bareng, tak kasih waktu satu bulan. Assisten PMD, Kabag kumpul silakan dibahas. Walaupun itu akan berlaku 2023,” jelasnya.

Baca Juga :  Kasus Asusila Siswi SD di Karangmalang, Kapolres Sragen: Tidak Sampai Masuk!

Bupati menyampaikan sejauh ini memang ada usulan revisi beberapa hal yang menjadi ganjalan terkait masalah transformasi pengelolaan tanah kas desa ke Siskeudes.

Di antaranya sistem teknik lelangan dan yang kedua adalah biaya operasional pemerintah (BOP) sebesar 5 persen.

“Karepe gak ini. Ya ini sedang dikaji. Saya berharap merevisi Perbup itu sebuah hal mudah. Tapi tentu harus bisa berlangsung lebih lama dan tidak ada revisi-revisi lagi. Semoga yang jadi harapan kades-kades bisa kita wujudkan,” tandasnya.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com