KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar akan mengurangi sejumlah kegiatan fisik atau proyek pembangunan pada 2024 mendatang.
Hal itu dilakukan lantaran kondisi anggaran akan tersedot lumayan besar untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 yang akan digelar pada November 2024 mendatang.
Bupati Karanganyar, Juliyatmono menyampaikan, KPU telah mengusulkan besaran anggaran yang digunakan untuk Pilkada 2024 sebesar Rp 80 miliar ke Pemda.
Kendati demikian, pihaknya akan menganggarkan dana untuk kegiatan tersebut pada 2024 mendatang.
“Biaya Pilkada ini kan tidak murah. Jadi kemungkinan di tahun itu kita cancel dulu pekerjaan fisik. Kegiatan lain mesti dikurangi,” paparnya kepada wartawan, Sabtu (16/4/2022).
Bupati menyebut biaya penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024 diambilkan dari pos tahun anggaran tersebut.
Ia memandang memang perlu mekanisme sharing anggaran mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pesta demokrasi lima tahunan itu.
“KPU pusat, pemprov dan Pemkab pasti akan berbagi peran membiayai pemilu legislatif, presiden serta pilkada kabupaten dan pilkada provinsi. Karena jadwalnya pada Februari dan November 2024, kemungkinan ada dua skema pembiayaan yang ditanggung bersama,” terangnya.
Menurutnya, penyedia anggaran dari tingkat pusat maupun daerah memiliki ranah berlainan.
“Misalnya, pemprov membiayai honor petugas penyelenggara pemilu. Lalu daerah kabupaten/kota lainnya. Nantinya saatnya coblosan, dua kegiatan diampu satu desk,” katanya.
Penyiapan anggaran sedari sekarang dinilai tidak perlu. Sebab, anggaran harus dipasang di pembahasan untuk tahun tersebut.
“Kita enggak bisa menabung dulu. Mekanisme APBD enggak ada semacam itu. Kalau mau pakai di 2024, juga disiapkan untuk APBD di tahun itu,” katanya. Wardoyo
