BANDUNG, JOGLOSEMARNEWS.COM – Ketika Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri Partai Golkar, PAN dan PPP dilaunching, ketiga Ketum Parpol anggota KIB dinilai layak untuk menjadi Capres pada 2024 mendatang.
Baik Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto maupun Ketum PPP, Suharso Monoarfa dinilai memiliki kapasitas dan kapabilitas yang relatif sama sebagai Capres.
Meski demikian, dalam Musyawarah Daerah Jawa Barat yang terdiri dari 27 DPD, nama Ketum partai anggota KIB, tak ada yang muncul sebagai capres 2024 selain Ketum PAN, Zulkifli Hasan.
Ketua DPW PAN Jawa Barat, Desy Ratnasari mengatakan, sejumlah nama muncul dalam musyawarah daerah pada 27 DPD se Jawa Barat dan hasil rapat pleno rapat kerja wilayah. Nama-nama itulah yang akan diusung pada Pilpres 2024.
Nama-nama itu mulai dari Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, Anies Baswedan, Erick Thohir, Ridwan Kamil hingga Ganjar Pranowo. Sementara nama Airlangga Hartarto dan Suharso Monoarfa tidak masuk hitungan.
“Calon internal tentu kami memutuskan Ketua Umum Pak Zulkifli Hasan sedangkan dari eksternal ada saudaraku Anies Baswedan, Erick Thohir, Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo,” ujarnya, Senin (8/8/2022).
Dia menuturkan nama-nama yang akan diusung pada Pilpres mendatang mumpuni untuk memimpin Indonesia. Beberapa nama yang muncul berasal dari aspirasi masyarakat di wilayah dan kader seperti Zulhas maupun Ganjar Pranowo.
“Untuk ketum jelas kita selaku kader akan mendukung penuh Ketum,” katanya.
Sedangkan keunggulan calon lainnya seperti Ridwan Kamil yang berasal dari suku Sunda disukai masyarakat sedangkan Erick Thohir mumpuni di bidang ekonomi.
Sementara sosok Anies Baswedan banyak menorehkan prestasi dan penghargaan serta Ganjar Pranowo yang banyak disukai masyarakat Jabar.
Desy mengatakan, nama-nama itu akan diajukan ke DPP PAN untuk diputuskan pada rapat kerja nasional. Pihaknya berharap terdapat nama-nama yang menjadi calon kuat usulan PAN untuk memimpin Indonesia.
Pada rapat kerja wilayah (rakerwil), nama Desy Ratnasari dipilih ketua DPD tingkat kabupaten dan kota di Jabar untuk maju di pemilihan Gubernur Jawa Barat.
Dia menambahkan hal lainnya yang disorot yaitu pemanfaatan aset-aset PAN Jabar dan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien.
Selain itu pembahasan pun dilakukan menyangkut perekrutan saksi yang akan memantau hasil suara pada saat pemilihan umum.
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
