YOGYAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penimbunan, menyusul isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang semakin menguata, PT Pertamina Persero berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan pengawasan di jalur-jalur distribusi BBM.
“Koordinasi dengan aparat, kita berusaha mengamankan seluruh jalur distribusinya dan memang untuk kepolisian kita support data-data yang dibutuhkan,” ujar Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Dwi Puja Ariestya usai bertemu dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (30/8/2022).
Intinya, menurut Dwi Puja, koordinasi itu untuk mengamankan jalur distribusi dan pihaknya berharap agar tidak ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi.
Adapun mengenai ketersediaan BBM, Dwi Puja memastikan ketersediaan BBM di wilayah DI Yogyakarta dan Jawa Tengah mencukupi jelang adanya sinyal kenaikan harga BBM bersubsidi.
Hal itu berdasarkan pemantauan stok BBM di kilang minyak Cilacap serta 7 depo Pertamina lainnya yang tersebar di wilayah DIY-Jawa Tengah.
“Kondisi saat ini sangat cukup karena di Jawa Tengah dan DIY kami punya fasilitas yang cukup, di mana kami ada kilang juga ada 7 depo dan sekitar kita dan semuanya terpantau sampai hari ini kondisinya stok itu sangat mencukupi,” katanya.
Dwi tak merinci berapa lama stok yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebab penyaluran dan distribusi BBM dilakukan tiap harinya melalui kilang minyak di Cilacap.
Meski begitu dia memastikan bahwa stok BBM yang tersedia sanggup memenuhi kebutuhan hingga beberapa pekan ke depan.
“Kalau berapa harinya cukup panjang ya karena polanya secara reguler disalurkan bahkan kalau untuk Jateng ini karena kita terhubung dengan pipa dari kilang seharusnya nggak hitungan hari lagi tapi lebih lagi. Pada prinsipnya Jateng dan Yogya sangat sangat cukup,” paparnya.
Lebih jauh, pihaknya juga tak melihat adanya panic buying dari konsumen. Hal itu terlihat dari kondisi antrean di SPBU yang masih terpantau normal.
“Kondisi penyaluran normal tidak ada lonjakan antrean di SPBU kita. Baik solar pertalite dan lainnya,” terangnya.
Sementara Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan, kebijakan kenaikan harga BBM subsidi jenis pertalite dan solar dikhawatirkan akan membawa dampak inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat.
Pemda DIY perlu menyiapkan strategi utamanya memastikan distribusi pasokan barang atau kebutuhan bahan pokok agar tetap berjalan lancar.
Aji mengatakan, setiap kali terjadi kenaikan harga BBM selalu berpengaruh signifikan di daerah.
Maka, Pemda perlu menyiapkan antisipasi untuk menjaga inflasi.
“Karena harga BBM berkaitan erat dengan angkutan, itu mulai pengaruh terhadap harga-harga barang lain,” katanya.
Aji menjelaskan, dikhawatirkan kenaikan itu membawa dampak terhadap inflasi di DIY.
Ketika inflasi tidak bisa terjaga, tidak menutup kemungkinan menyebabkan berkurangnya kemampuan daya beli masyarakat.
“Kemampuan daya beli masyarakat menjadi terganggu. Nah ini yang harus kita antisipasi,” ujarnya.
Oleh sebab itu, wacana kenaikan harga BBM dari pemerintah itu Pemda segera mengambil langkah strategi.
Utamanya bagaimana mengantisipasi memastikan pasokan barang-barang ke wilayah DIY tidak terganggu atas dampak tersebut.
“Termasuk pasokan dan termasuk yang kita jual keluar, itu harus tidak terganggu dengan itu (kenaikan BBM),” jelasnya.
Kendati begitu, sepanjang kenaikan harga BBM tidak disertai dengan kesulitan atau kelangkaan mendapatkan BBM maka tidak terlalu berpengaruh besar terhadap kenaikan barang lainnya.
Namun sebaliknya, jika paska kebijakan diterapkan kemudian ada kelangkaan BBM akibat adanya aksi borong pembelian maka menjadi persoalan besar.
“Ya saya kira toh kenaikan ini sudah diumumkan, kalau membeli ya secukupnya saja supaya tidak mengganggu rantai pasok kita terhadap barang-barang yang ada di DIY,” tambahnya.
