SPSI Wonogiri Sebut Bansos Pengalihan Subsidi BBM Bisa Ringankan Beban Buruh, Tapi Jangan Sampai Ada Latarbelakang Politik

WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM –
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI Wonogiri sebut Bansos pengalihan subsidi BBM bisa ringankan beban buruh, tapi jangan sampai ada latarbelakang politik.

Ketua SPSI Wonogiri Seswanto menyambut baik rencana pemerintah pusat untuk pemberian bansos sebagai pengalihan subsidi BBM.

Untuk diketahui pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta perbulan disebut sebagai salah satu penerima bansos. Rencananya dengan jenis bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp 600 ribu.

Ketua SPSI Wonogiri Seswanto mengaku belum mendapatkan informasi dengan adanya rencana pemberian bansos sebagai pengalihan subsidi BBM. Kendati demikian, pihaknya menyambut baik rencana tersebut.

“Ya matur nuwun kalau seperti itu. Kami beri apresiasi,” kata Ketua SPSI Wonogiri Seswanto, Selasa (30/8/2022).

Bansos itu menurut dia bisa meringankan beban para buruh, khususnya di Wonogiri jika harga BBM jadi dinaikkan. Daya beli buruh juga bisa terjaga. Pihaknya berharap bansos itu bisa segera direalisasikan.

“Saat realisasi, perlu ada kecermatan supaya tepat sasaran,” kata Ketua SPSI Wonogiri Seswanto.

Selain perlu kecermatan saat bansos dicairkan, imbuh Ketua SPSI Wonogiri Seswanto, supaya bantuan tepat sasaran juga tak perlu melihat latar belakang politik. Selain itu, juga jangan sampai pencairan bantuan melihat kedekatan antara pembagi bantuan dan sasaran yang diberi bantuan.

“Harus tepat sasaran. Jangan ada faktor like and dislike saat penyaluran,” tandas Ketua SPSI Wonogiri Seswanto.

Sebelumnya, Seswanto mengatakan SPSI Wonogiri mendukung rencana kenaikan harga BBM. Namun, harus ada kebijakan lain yang diambil pemerintah alias setuju dengan catatan.

Pihaknya setuju dengan rencana kenaikan harga BBM namun subsidi untuk BBM dialihkan pemerintah untuk membantu masyarakat golongan menengah ke bawah, seperti para pekerja.

Entah berupa bantuan untuk keringanan uang muka perumahan, kompensasi supaya daya beli tetap tinggi atau yang lainnya. Sebab, menurut dia, saat harga BBM naik harga-harga kebutuhan masyarakat juga ikut naik.

Karena itu jika gaji buruh tetap sama maka bisa menurunkan daya beli buruh. Formulasi kompensasi itu diserahkan kepada pemerintah pusat. Aris Arianto