BOYOLALI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Tak hanya di kota- kota besar, aksi protes terhadap kenaikan harga BBM juga terjadi di Boyolali.
Seperti dilakukan belasan aktivis yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Boyolali Menggugat.
Mereka menggelar aksi menolak kenaikan BBM bersubsidi di Simpang Siaga, Boyolali Kota, (12/9/2022) siang.
Mereka mengancam akan terus menggelar aksi hingga ada kebijakan penurunan harga BBM subsidi tersebut.
Tanpa menghiraukan terik sinar matahari, aksi dilakukan dengan membawa mobil pick up yang ditempel poster bernada protes. Mereka juga menenteng pamflet bertuliskan penolakan kenaikan harga BBM.
Antara lain berbunyi, BBM Naik Sembako Naik, Selesai sudah sandiwaramu, BBM mahal JKW gagal, Harga BBM naik wong cilik tercekik, BBM naik emak- emak terdzalimi. Mereka juga menggelar orasi bergantian.
Menurut Koordinator aksi, Tarsono, kebijakan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi dinilai tidak berdasar.
Dengan kebijakan itu, pemerintah telah memprovokasi rakyat. Karena kenaikan harga BBM sangat membebankan masyarakat kalangan bawah.
Dijelaskan, pihaknya juga telah mengikuti aksi penolakan serupa di Jakarta. Namun, tidak ada jawaban dari pemerintah.
“Sesuai amandemen konstitusi, bagaimana reformasi sudah 25 tahun berjalan. Ternyata mengurus BBM bersubsidi saja tidak bisa,” katanya.
Seharusnya pemerintah jeli menghentikan proyek-proyek yang tidak produktif. Seperti proyek ibu kota negara (IKN) serta kereta cepat Jakarta-Bandung yang diambilkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Ini melukai hati rakyat. Kebijakan menaikan harga BBM memicu gejolak masyarakat yang lebih luas.”
Dia juga mempertanyakan subsidi dari APBN. Sebab kebijakan ini diambil lantaran pemerintah pusat mengeluhkan pembengkakan anggaran. Namun, pemerintah pusat justru memberikan bantuan sosial, hingga wacana kenaikan gaji pegawai BUMN.
“Lha ini kontradiktif dengan penyataan pemerintah. Dimana APBN jebol gara-gara subsidi BBM.”
Sebagai pelaku UKM, Tarsono merasa sangat terdampak. Apalagi, UKM-nya bergerak dibidang pengelolaan limbah yang membutuhkan BBM jenis solar. Sedangkan harga solar bersubsidi juga mengalami kenaikan.
“Tak hanya itu, saya dan pelaku UKM lain juga sering kehabisan solar. Solar sulit didapat. Pemerintah kurang berpihak pada UKM dan penyedia jasa transportasi.” Waskita
