Oleh : Khafid Sirotudin*
Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah akan berlangsung di Solo secara hybrid/blended. Perpaduan virtual dan off-line, mengingat Pandemi Covid-19 belum sepenuhnya dinyatakan selesai.
Sebuah perhelatan akbar lima tahunan Ormas Islam terbesar di Indonesia (mungkin juga dunia) dilihat dari jumlah/banyaknya Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). AUM tersebut terutama pada 3 bidang kehidupan dasar yaitu kesehatan, pendidikan dan sosial.
Agenda muktamar sudah mulai “dicicil” dan dilaksanakan pada 5-6 November 2022 secara virtual. Sedang agenda Sidang Tanwir (penetapan 39 nama Calon Tetap PP Muhammadiyah), upacara pembukaan, sidang pleno dan pemilihan formatur (13 orang) akan dilaksanakan pada 18-20 November.
Semua rangkaian persidangan muktamar Muhammadiyah ke-48 akan dipusatkan di Edutorium UMS, sementara muktamar Aisyiyah akan dipusatkan di gedung Siti Walidah UMS. Ada beberapa agenda penting yang akan dibahas dan ditetapkan dalam forum tertinggi tersebut. Salah satunya yakni menetapkan Tim Formatur 13 orang dari 39 nama yang telah ditetapkan pada Sidang Tanwir sebelumnya.
Meski agenda pemilihan tim formatur bukan agenda terpenting dan satu-satunya agenda muktamar, namun tak pelak mengundang perhatian dan beragam ‘kepentingan’ dari berbagai pihak. Baik internal atau eksternal persyarikatan.
Hal yang ‘wajar dan lumrah’ terjadi pada sebuah perhelatan tertinggi organisasi kemasyarakatan. Jangankan ormas sebesar Muhammadiyah, sekelas organisasi profesi/olah raga/OKP/seni-budaya pun tidak luput dari kepentingan ekonomi, politik dan kekuasaan.
Namun saya pribadi memiliki keyakinan bahwa diusianya yang telah melampaui 1 abad, Muhammadiyah mampu menempatkan diri pada posisi yang ‘wasathiyah’. Tidak musti menjadi oportunis, juga tidak harus menjadi oposan yang asal beda dengan pemerintah.
Muhammadiyah ‘tahu diri’ dan berusaha ‘menempatkan diri’ untuk tetap berada di posisi “partner in progress” bersama kekuatan anak bangsa, ormas dan civil society lain. Bersinergi membangun negeri dengan tetap melakukan aksi nyata melalui puluhan ribu AUM yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri (PCIM).
Bagi simpatisan dan khalayak umum, saya menilai wajar manakala ada orang bertanya ‘siapakah calon kuat Ketum PP?’. Atau pertanyaan lain seperti “Ketum PP mendatang berasal dari poros Yogyakarta atau Jakarta?”.
Bahkan ada teman seorang anggota DPR tanya ke saya : “Berapa biaya yang dibutuhkan untuk nyalon Ketum PP Muhammadiyah?”, serta beragam pertanyaan lainnya. Mungkin suatu saat jika IKN sudah terwujud, akan ada pertanyaan tambahan terkait poros Penajam, Kalimantan Timur.
Saya sempat membaca artikel dan tulisan beberapa pengamat di media massa. Juga melihat beberapa konten, status dan komentar di beberapa platform media sosial. Beragam pertanyaan dan pernyataan tersebut, setidaknya mengindikasikan bahwa :
Pertama, muktamar Muhammadiyah menarik perhatian banyak kalangan. Baik dari warga persyarikatan maupun eksternal, simpatisan dan pemerhati, pengamat dan peneliti Muhammadiyah.
Kedua, adanya berbagai kepentingan ekonomi, sosial, politik terhadap persyarikatan. Jutaan penggembira muktamar yang menyatakan akan hadir di Solo, tentu menjadi peluang yang menggiurkan secara ekonomi dan politik.
Ketiga, keterbatasan atau ketidaktahuan terhadap “kaidah dan budaya organisasi” yang dipakai Muhammadiyah. Pada umumnya mereka terjebak dengan kelaziman sebuah kongres, munas dan forum tertinggi organisasi sosial/profesi/ormas/parpol tingkat nasional. Forum tertinggi yang biasanya hanya bermuara pada siapa yang akan terpilih menjadi Ketua Umum atau Sekretaris Jendral.
Pemimpin bottom up
Kepemimpinan Muhammadiyah bersifat kolektif kolegial. Sejarah panjang perhelatan muktamar telah membuktikan betapa kuatnya tata organisasi dan tata kepemimpinan yang tidak tergantung pada figur seorang Ketum atau Sekum yang sangat ‘disobya-sobya’ (kharismatik) dan memiliki follower terbanyak atau paling viral di media sosial.
Bahkan pernah terjadi, Ketua Umum PP Muhammadiyah yang ditetapkan bukan berasal dari 13 orang tim formatur terpilih. Betapa elegan tata kepemimpinan di Muhammadiyah.
Pada hakekatnya pribadi-pribadi terpilih PP Muhammadiyah tidak lahir “ujug-ujug” (instan) tanpa melalui proses “perkaderan” yang terstruktur dan sistematis.
Pribadi-pribadi yang terpilih telah melalui “proses pelatihan, pemagangan dan pengabdian” yang cukup lama. Semua calon tetap (39 orang) telah melewati “penugasan persyarikatan” yang telah diketahui kehadiran dan dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar umat pada struktur organisasi dibawahnya (Ortom, Majlis, Lembaga dan AUM di PPM/PWM/PDM/PCM/PCIM).
Jadi jangan mimpi untuk menjadi 13 Tim Formatur, apalagi menjadi Ketum atau Sekum, jika “jejak digital” integritas, loyalitas dan kontinyuitas pengabdian di lingkungan persyarikatan masih minimalis.
Proses pencalonan PP berangkat dari bawah berdasarkan usulan struktur di bawahnya, yaitu PWM tingkat provinsi dan PDM kabupaten/kota. Sangat berbeda dengan pencalonan anggota legislatif/eksekutif yang diusung oleh parpol atau gabungan parpol.
Setiap PWM/PDM berhak mengusulkan 13 nama untuk menjadi bakal calon, setahun sebelumnya. Kemudian oleh Panitia Pemilihan direkap dan dikirimkan berkas administrasi yang harus dipenuhi. Termasuk pernyataan kesediaan dari yang bersangkutan untuk dicalonkan.
Menurut informasi, banyak nama usulan dari PWM/PDM yang menyatakan tidak bersedia dicalonkan. Salah satunya, Ketua PWM Jateng, Dr. KH. Tafsir, M.Ag. Sebuah kondisi yang sangat bertolak belakang dengan pencalonan legislatif agar ditempatkan menjadi Caleg nomor urut 1.
Sangat berbeda dengan proses pencalonan Presiden dan Kepala Daerah. Jangankan menolak untuk dicalonkan, kalau perlu bagaimana dan cara apapun akan ditempuh agar mendapat rekomendasi dari parpol atau gabungan parpol agar bisa menjadi calon, dengan cara normal maupun abnormal. Tidak peduli dengan kekurangan diri yang “ora mitayani” (kurang pantas) dan layak untuk dicalonkan.
Apabila umat dan warga persyarikatan ingin mengenal lebih dekat calon formatur—yang akan dan sudah diusulkan—biasanya PWM/PDM akan mengundang beberapa orang bakal calon secara bergiliran, untuk hadir sebagai mubaligh atau ustadz.
Mereka diminta hadir mengisi pengajian umum, memberikan tausiyah atau meresmikan AUM. Dan prosesnya berjalan selama setahun sebelum muktamar dilaksanakan. Suatu proses seleksi calon pimpinan yang benar-benar berangkat dari bawah.
Kampanye ala Muhammadiyah
Panitia Pemilihan (Panlih) muktamar tidak perlu repot mengatur masa kampanye, tata cara kampanye dan pekan tenang bagi para kandidat. Karena tidak ada timses dari masing-masing calon yang terdaftar di Panlih, apalagi money politic (pembagian tiket/uang/uang saku).
Siapapun calon formatur yang melakukan ‘politik uang’ atau ketahuan pernah “terlibat kasus uang” pasti tersingkir secara alamiah. Sebuah tradisi pemilihan pimpinan yang berkeadaban.
Sependek pengetahuan kami, belum pernah melihat calon formatur membuat tim sukses atau tim kampanye. Kalau ada beberapa kader/warga yang silaturahmi dan membangun komunikasi dengan PWM dan PDM lebih bersifat personal guna berdialog dan berdiskusi mencari solusi, membuat program guna memajukan Muhammadiyah untuk 5 tahun ke depan.
Kalau toh beredar postingan 39 nama dan 13 nama potensial tim formatur di beberapa WA Group, itu hanyalah sebuah “guyonan maton” ala penggembira muktamar.
Yakni warga dan kader yang tidak menjadi peserta dan tidak memiliki hak pilih dalam muktamar. Jangan-jangan beberapa nama yang dimunculkan tersebut tidak ada dalam Daftar Nama Calon yang lolos verifikasi administratif Panlih Muktamar. Atau nama yang bersangkutan menyatakan tidak bersedia dicalonkan.
Dari hasil komunikasi pribadi dengan sebagian besar PDM se Jawa Tengah, pada dasarnya umat di akar rumput masih menginginkan “duet idiol” Ketum dan Sekum periode ini untuk melanjutkan periode berikutnya. Tetapi sekali lagi, jangan-jangan itu hanyalah “rengeng-rengeng”, guyon maton ala orang daerah. Sebab keterpilihan seseorang menjadi Ketum dan Sekum bukanlah domain peserta muktamar.
Peserta muktamar hanya berhak memilih 13 nama dari 39 nama calon yang telah ditetapkan oleh Sidang Tanwir sehari sebelum Muktamar dibuka secara resmi. Ketum dan Sekum terpilih menjadi hak pereogratif 13 Formatur terpilih.
Kami hanya berpesan untuk diri sendiri dan kader/warga persyarikatan, hendaknya adab/
norma/etika sosial tetap menjadi pegangan kita serta para pihak yang berkepentingan dengan Muktamar Muhammadiyah.
Saya pun haqqul yakin, Allah Tuhan sekalian alam akan memilihkan putra-putra terbaik persyarikatan untuk mengemban amanat sebagai Pimpinan Pusat Muhammadiyah, masa khidmat 5 tahun mendatang.
Tidak ada seorangpun yang mampu mempengaruhi, merubah dan memaksa “suara hati” dan “akal pikiran” 2.000-an peserta muktamar dalam memilih 13 Tim Formatur. Hanya Allah Tuhan Maha Kuasa yang mampu membolak- balikkan hati nurani peserta muktamar. Hanya Allah-lah Sang “Maha Perekayasa” atas semua makhluk-Nya, sebagaimana firman-Nya : “…dan hanya Allah-lah sebaik-baik Dzat pembuat makar”.
Dinamika menjelang sepekan pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah ke-48 memang menggembirakan banyak pihak. Sudah terbayang betapa muktamar akan memberikan keberkahan dan manfaat ekonomi banyak pihak.
Hotel, restoran, guest house, jasa layanan antar jemput motor dan mobil, maskapai penerbangan/kapal/bus/angkutan umum, UMKM dan PKL, tempat wisata dan pusat perbelanjaan, serta Pemerintah Kota Solo dan Pemkab sekitar. Diperkirakan Rp 1 Trilyun lebih uang bakal beredar selama sepekan sebagai impact positif dalam membangkitkan ekonomi regional dan nasional pasca pandemi Covid-19.
Semoga Muktamar kali ini mampu menghasilkan keputusan-keputusan strategis bagi upaya nyata memajukan kualitas umat dan masyarakat; meningkatkan ghirah beragama, berbangsa dan bernegara; serta mengambil peran nyata kemanusiaan yang universal. Sesuai dengan tema muktamar Muhammadiyah ke-48 : Memajukan Indonesia dan Mencerahkan Semesta.
Wallahua’lam.
Pagersari, 11 November 2022.
*) Penulis adalah Ketua LHKP-PWM Jawa Tengah
