JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Ontran-ontran SDN Pondok Cina 1 masih berlangsung hingga sekarang. Terkini, pengacara para orang tua murid sekolah itu, Deolipa Yumara melaporkan Wali Kota Depok Mohammad Idris ke polisi.
Laporan ke polisi tersebut, menurut Deolipa dilakukan atas nama pribadinya sendiri dan tidak membawa nama perwakilan para orang tua murid SDN Pondokcina 1.
“Memang saya adalah kuasa hukum dari orang tua murid, tapi dalam hal ini saya berusaha memisahkan antara kuasa hukum dan pribadi,” katanya di Polda Metro Jaya, Kamis (15/12/2022).
Alasan dia tidak melibatkan para kliennya itu karena tidak ingin melibatkan mereka dalam ranah hukum. Deolipa Yumara menilai para orang tua juga harus memperhatian anak-anak mereka lebih dulu.
Namun juga tidak ingin mencabut laporan walaupun Wali Kota Depok ingin masalah SDN Pondok Cina 1 diselesaikan secara damai sesuai arahan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menurutnya laporan ini adalah delik publik dan bukan delik aduan, sesuai dengan pasal yang dilaporkan.
“Itu perdamaian kalau persoalan perdata, makanya delik aduan. Kalau ini kan tindak pidana publik. Kita sendiri gak bisa mencabut laporan, karena gak bisa,” tuturnya.
Dia melaporkan Mohammad Idris karena diduga melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 77 juncto 76A butir a.
Menurutnya Wali Kota Depok itu melakukan penelantaran atau pembiaran terhadap anak-anak dari murid sekolah tersebut yang mengakibatkan tidak mendapat pendidikan selama polemik berlangsung.
Eks pengacara Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu itu melaporkan Idris ke Polda Metro Jaya pada Selasa, 13 Desember 2022.
Menurut Deolipa, para orang tua yang dibelanya mempersoalkan tidak adanya guru yang mengajar menjelang sekolah tersebut direlokasi.
“Tapi yang jelas kalau orang tua murid yang penting mereka bersekolah ada guru. Cuma kemarin bersekolah gak ada guru, ini yang jadi persoalan,” ujarnya.
Mohammad Idris menyatakan ingin persoalan SDN Pondok Cina 1 diselesaikan secara musyawarah.
“Kita ingin damai, kita ingin rukun, kita selesaikan secara musyawarah. Itu sudah kita lakukan,” ujarnya di alun-alun Kota Depok, Kamis siang.
