PKB Rame-Rame Kecam Impor Beras. Mikhael Sinaga Sebut 500.000 Ton Rusak Kehidupan Petani, Luluk Curiga Mafia

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyayangkan sikap pemerintah melalui Badan Urusan Logistik (Bulog) yang nekat melakukan impor beras sebanyak 500.000 ton hingga Akhir Desember 2022.

Sebagian beras tersebut bahkan sudah masuk pada awal bulan ini. Kenekatan impor itu dinilai telah merusak kehidupan petani.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mikhael Sinaga. Ia mengecam keras impor karena hanya akan merugikan petani dalam negeri.

“Masuknya impor beras ratusan ribu ton ini pasti merusak harga jual beras petani dalam negeri. Ini menyangkut hidup orang banyak jadi jangan main-main,” kata Mikhael, Selasa (20/12/2022).

Mikhael menilai kebijakan impor beras tahun 2022 juga menciderai usaha Presiden Jokowi yang baru saja menerima penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI) pada 14 Agustus 2022 lalu.

Penghargaan diberikan IRRI karena menilai Indonesia berhasil menerapkan swasembada pangan dan sistem pertanian yang tangguh.

“Coba pikirkan, sepanjang tahun 2019-2021, Indonesia tercatat tak mengimpor beras tapi kok sekarang malah ngimpor. Apa masih ada keterlibatan mafia ya? ” tegasnya.

Masalah lainnya yang menjadi perhatian Mikhael adalah adanya perbedaan data yang dimiliki oleh Bulog, Badan Pangan Nasional dan Kementerian Pertanian. Di mana Kementan mengatakan bahwa stok beras aman menurut data BPS.

“Namun nyatanya data di Bapanas dan Bulog terdapat perbedaan yang signifikan dengan data yang di kementrian pertanian,” jelasnya.

Ia pun meminta, agar data terkait stok beras ini bisa segera disamakan antara ketiga lembaga negara tersebut. Sehingga tidak lagi menuai polemik yang berkaitan dengan impor beras.

“Data-data ini harus disamakan, jangan sampai akhirnya data yang berbeda-beda ini justru merugikan para petani lokal,” tutupnya.

Diketahui saat rapat dengan Komisi IV DPR Selasa (15/11/2022), Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwandi menyebutkan, akhir tahun 2022, akan ada stok beras nasional sebanyak 8,906 juta ton

Menurut Suwandi, data perhitungan neraca beras tersebut mengacu pada survei BPS. Yaitu, survei KSA terkait taksiran produksi dan survei cadangan beras nasional.

“Survei BPS, di bulan April ada cadangan beras nasional 10 juta ton. Tersebar ada di penggilingan, di masyarakat. Saat itu di Bulog 0,9 juta ton,” kata Suwandi.

Namun data yang dimiliki Bapenas dan Bulog sendiri menyatakan sebaliknya. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, impor beras dilakukan untuk mengisi stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog.

Pasalnya, saat awal wacana impor dilontarkan pada 16 November 2022, stok beras di Bulog hanya 651 ribu ton (per 13 November 2022).

Di saat bersamaan, beras terpantau sudah memicu inflasi, di mana kontribusi pada September dan Oktober 2022 berturut-turut 4% dan 3%.

“Melihat stok Bulog (cadangan beras pemerintah/ medium) per 13 November 2022 sebesar 651 ribu ton, tentunya sangat rendah dibandingkan kebutuhan bulanan sebesar 2,5 juta ton. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Untuk itu, perlu top up stok beras Bulog sampai 1,2 juta ton di akhir tahun 2022,” kata Arief saat rapat dengan Komisi IV DPR, dikutip Kamis (15/12/2022).

Luluk Curiga Mafia

Anggota DPR RI Fraksi PKB Dapil Jateng IV, Luluk Nur Hamidah juga menolak keras impor beras. Legislator yang duduk di Komisi IV itu menilai selain merugikan petani, impor beras saat ini dinilai terlalu dipaksakan di tengah kesimpangsiuran data soal stok cadangan pangan nasional.

“Dari awal, saya pribadi menolak karena data Kementan belum jelas. Untuk konteksnya beras CBP kalau gudang bulog terjadi kekosongan, memang tahun 2021 serapan bulog tidak terlalu banyak ketimbang tahun 2020. Makanya kalau ada kekurangan stok ya saya rasa wajar,” paparnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM .

Legislator asal Dapil Sragen, Wonogiri, Karanganyar itu menaruh kecurigaan adanya praktik mafia dan korporasi swasta yang memainkan peran sehingga membuat situasi stok beras nasional berkurang.

Hal itu diperkuat dengan beredarnya temuan ada penggilingan padi skala besar di Ngawi Jatim yang ternyata milik korporasi swasta Wilmar.

“Kami minta dicek lagi stoknya kok berkurang ada apa. Karena dengar-dengar ada penggilingan raksasa dimiliki korporasi swasta. Misal di Ngawi milik Wilmar. Karena ada penggilingan swasta raksasa ini tentu akan membuat penggilingan masyarakat pelan-pelan mati suri,” ujarnya.

Luluk menjelaskan jika ada korporasi swasta menguasai usaha penggilingan skala besar, otomatis akan berdampak mematikan usaha serupa di bawah.

Mereka yang berskala kecil dan tidak punya modal kemudian akan memberikan harga bagus ke korporasi raksasa itu.

Imbasnya, korporasi raksasa akan dengan mudah bisa menguasai produk dan kemudian bergerak memainkan situasi stok dan harga di pasaran.

“Mestinya pemerintah mendorong dan memberi penugasan ke Bulog agar lebih banyak menyerap gabah petani. Sehingga stok bisa memadai. Tentunya dengan harga yang kompetitif. Karena saat ini harga gabah di tengkulak atau pasaran cukup tinggi sehingga kalau Bulog mau menyerap dengan HPP di bawahnya, tentu petani akan lebih milih jual ke tengkulak. Meski minusnya, tengkulak bisa memainkan harga kapan saja,” urainya.

Luluk menambahkan penolakannya terhadap impor juga demi menyelamatkan kepentingan petani. Sebab jika sampai beras impor masuk dalam jumlah besar dan beredar ke pasaran di maka praktis akan membuat harga beras menjadi anjlok.

Jika harga beras murah, maka yang terimbas adalah petani karena harga jual gabah maupun beras juga akan ikut merosot.

“Makanya kami berharap, pemerintah bisa mengkaji ulang impor itu,” tandasnya. Wardoyo