SLEMAN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Terdampak proyek Tol Yogya-Solo, puluhan warga Warga RW 29, Padukuhan Nglarang, Kalurahan Tlogoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, DIY protes melalui aksi pasang spanduk, Jumat (6/1/2023).
Salah seorang warga, Subardi berujar, setidaknya terdapat tiga spanduk aspirasi berukuran 2×3 meter dan 28 spanduk aspirasi berukuran 0,8×1 meter yang dibentangkan di Padukuhan Nglarang.
“Kami sangat mendukung program pemerintah (berupa) proyek nasional. Kami berkomitmen untuk menyukseskannya. Namun demikian, pada satu sisi, kami sebagai warga terdampak (proyek Tol Yogya-Solo) sangat berharap kepada pemerintah, kepada pihak berwenang mengenai kepastian waktunya,” ucap dia, kepada awak media di Padukuhan Nglarang pada Jumat (6/1/2023).
Waktu yang dimaksud yakni pencairan ganti rugi pembangunan tol.
“Kami mengharapkan harga ganti rugi yang wajar. Wajar yang dimaksud adalah tentunya nanti (warga yang terdampak proyek Tol Yogya-Solo) harus mampu pindah dengan biaya yang diganti oleh pemerintah tersebut,” ujarnya.
Pasalnya, kini harga tanah di lokasi itu berkisar di antara Rp 2,5 juta – Rp3 juta per meter persegi.
Maka dari itu pihaknya berharap kepada pihak yang berwenang untuk bisa memberikan uang ganti rugi terdampak proyek Tol Yogya-Solo setara dengan kebutuhan masyarakat.
“Seandainya itu ganti ruginya hanya Rp4 juta per meter, saya pikir bagi masyarakat masih berat. Karena, sekarang kalau mau cari tempat yang baru (harganya) sudah tinggi,” imbuh Subardi.
Namun, disampaikannya, hingga kini belum terdapat bocoran harga ganti rugi tanah yang terdapak Tol Yogya-Solo di wilayah tersebut dari Pemerintah.
“Tanah di sana setidaknya ada 93 bidang. Semua RT 4 dan sebagian RT 1 dan RT 5 itu terkena (proyek Tol Yogya-Solo). Kalau (secara keseluruhan) kurang lebih saya kira ada lima hektare, karena itu ada sepertiga kampung dan sebagian tanah-tanah yang di samping itu kena (proyek Tol Yogya-Solo),” terang dia.
Meskipun demikian, pada saat itu juga pihaknya baru mendapatkan undangan dari Pemerintah untuk melakukan diskusi penyampaian harga ganti rugi tanah.
“Baru hari ini kami mendapat kepastian diundang di Kalurahan pada 11 Januari 2023, mengenai penyampaian harga (ganti rugi tanah). Tentunya kami (harapkan) bisa menyampaikan masukan-masukan kepada pihak proyek seandainya tidak sesuai (dengan) harga (yang ditawarkan pemerintah),” tandas Subardi.
