JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Seperti termakan oleh omongan sendiri, Bupati Meranti, Muhammad Adil akhirnya bernasib apes, karena terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.
Sebelumnya, ia mengata-ngatai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) isinya iblis atau setan yang menguras kekayaan daerah hingga menjadi viral.
Namun Jumat (7/4/2023) semuanya dapat menyaksikan adanya kontradiksi antara kata dan perbuatan.
Bupati Meranti Muhammad Adil terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebenarnya siapakah Muhammad Adil dan bagaimana rekam jejaknya, berikut ini profil Muhammad Adil.
Muhammad Adil merupakan seorang politikus asal Provinsi Riau yang kini menjabat sebagai Bupati Kepulauan Meranti periode 2021-2026.
Ia didampingi Wakil Bupati Meranti AKBP (Purn) Asmar, menang dalam Pilkada Kepulauan Meranti setelah memperoleh 38,4 persen suara.
Dia lahir di Selatpanjang, Kepaluan Meranti, Provinsi Riau pada 18 April 1972. Muhammad Adil merupakan alumni dari Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru. Dia menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di kampus tersebut.
Sebelum menjadi kepala daerah, Adil pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Riau. Dia menjabat selama dua periode, yakni periode 2014-2019 bersama Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan 2019-2024 bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Namun, pada periode kedua, Adil hanya menjabat selama satu tahun sebagai anggota DPRD Provinsi Riau karena ia mencalonkan diri dan terpilih menjadi Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2021-2024.
Diketahui Muhammad Adil saat ini merupakan politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Dia menjadi kader PDI-P tergolong baru sebab ia bergabung pada tahun 2021.
Ucapan kontroversial
Sebelumnya, Muhammad Adil pernah mengeluarkan ucapan yang kontroversial. Ia mengatakan Kementerian Keuangan sebagai iblis karena telah mengeruk kekayaan Kabupaten Meranti.
“Ini orang Keuangan isinya iblis atau setan. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Gak apa-apa, kami juga masih bisa makan. Daripada uang kami dihisap oleh pusat,” ujar Adil
Pernyataan itu dilontarkan lantaran Bupati Meranti itu memprotes soal dana bagi hasil (DBH) untuk daerah penghasil minyak dan gas (Migas). Adil menilai daerahnya tak pernah menerima rincian penerimaan daerah atas hasil sumber daya alam dan dana yang diterima daerahnya pun diklaim sangat kecil.
