Beranda Umum Nasional Pengamat: PDIP Tak Bisa Dilepaskan dari Bagian  Rencana Poros Koalisi Besar

Pengamat: PDIP Tak Bisa Dilepaskan dari Bagian  Rencana Poros Koalisi Besar

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kanan) berjalan dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (kedua kiri) di kediaman Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu (8/4/2023) / tempo.co

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kanan) berjalan dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (kedua kiri) di kediaman Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu (8/4/2023) / tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Gagasan untuk membentuk koalisi besar antara Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Indonesia Raya masih terus mengemuka.  Mereka juga berupaya agar PDI Perjuangan ikut di dalamnya,,

“Yang jelas koalisi besar ingin menyatukan semua poros politik yang dimiliki pemerintah, 6 partai (termasuk PDIP),” ucapnya saat dihubungi, Sabtu (8/3/2023).

Ide koalisi besar ini dilontarkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pertemuan dengan partai politik pendukungnya di DPP PAN Minggu (2/4/2023).

April 2023 lalu. Pertemuan itu dihadiri ketua umum partai pendukung Jokowi minus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Menurut Adi, PDIP tetap menjadi bagian dari rencana besar poros koalisi besar. “Bahkan PDIP diundang hadir tapi berhalangan. Yang jelas, koalisi besar ingin menyatukan semua poros politik yang dimiliki pemerintah,” kata Adi.

Direktur Eksekutif Parameter Politik itu yakin PDIP akan merapat ke koalisi besar. Alasannya, kata Adi, secara visi, misi, wacana pembentukan koalisi besar ini masuk akal bagi PDIP.

Baca Juga :  Para Menteri Berani Tak Dukung Program Unggulan Prabowo, Siap-siap Saja Keluar

Hanya saja kata Adi, saat ini tinggal bagaimana mitra partai koalisi besar menyatukan kepentingan capres dan cawapres bisa diakomodir secara bersama. “Karena bagi PDIP jika ingin bergabung dengan koalisi besar harga mati adalah Capres,” ucapnya.

Adi menyebutkan kalau PDIP tentu bisa maju di Pilpres 2024 sendiri tanpa koalisi, namun dalam sistem presidensil, kemenangan yang dituju bukan hanya kemenangan presidensil namun juga kemenangan parlemen. “Sehingga stabilitas politik terjaga,” ujar dia.

Adi menyebutkan, belajar dari pengalaman sebelumnya Jokowi sewaktu awal menjadi presiden di 2014, kebijakan politiknya selalu ditolak karena tak ada stabilitas politik di parlemen.

“Dari parlemen yang diikuasai tentunya kubu Prabowo,” ucapnya.

Ide koalisi besar ini akan menggabungkan dua koalisi yang sudah terbentuk yaitu Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan Koalisi Indonesia Bersatu. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya digawangi Gerindra dan PKB, sedangkan Koalisi Indonesia Bersatu diisi Partai Golkar, PAN, dan PPP.

Baca Juga :  10 Tahun Berkuasa, Jokowi Sukses Membuat Kemunduran Serius di Aspek HAM, Hukum dan Demokrasi

Dari dua koalisi itu, masih belum ada deklarasi siapa calon presiden dan calon wakil presidennya. Gerindra dan PKB masih sama-sama ingin mengajukan ketua umumnya yaitu Prabowo dan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden.

Adapun Golkar di KIB ingin mengajukan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden.

Sedangkan PDIP menurut Adi Prayitno pasti akan mengusulkan calon presidennya sendiri. “Perolehan suara PDIP paling tinggi dibandingkan yang lainnya,” ujar dia.

www.tempo.co