JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Sejumlah pengamat mengkritik pertemuan presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan enam ketua umum partai pendukung pemerintah di Istana Negara, Selasa (2/5/2023).
Sejumlah kritik yang dialamatkan ke Jokowi menuding bahwa Presiden Jokowi telah ikut cawe-cawe atau intervensi dalam urusan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres).
Presiden Jokowi membantah dirinya ikut cawe-cawe dalam urusan Capres maupun Cawapres saat mengumpulkan enam ketua umum partai politik di Istana Merdeka.
Ia bahkan hanya tertawa merespons tudingan cawe-cawe tersebut.
“Bukan cawe cawe, wong itu diskusi aja, kok cawe-cawe,” kata Jokowi usai mengunjungi Mal Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2023).
Jokowi menegaskan bahwa urusan capres cawapres merupakan urusan partai dan gabungan partai. Ia mengklaim sudah bolak-balik menyampaikan penegasan ini. Akan tetapi, presiden menilai tidak ada yang salah ketika partai politik mengundang dirinya bertemu, ataupun sebaliknya.
Mantan Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu menilai tidak ada konstitusi yang dilanggar sama sekali.
“Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik,” kata dia.
Kendati demikian, Jokowi juga tidak membantah secara tegas bahwa pertemuan ini membahas soal Ganjar Pranowo yang jadi capres PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Jokowi hanya menyebut semua isu dibicarakan.
“Utamanya terkait politik yang menyangkut negara ke depan akan seperti apa tantangannya. Itu semuanya butuh kepemimpinan nasional dengan leadership yang kuat yang dipercaya oleh rakyat, internasional, dan investor,” kata Jokowi
Sebelumnya, pertemuan Jokowi dan 6 ketum umum partai politik koalisi ini banyak dikritik karena dinilai presiden ikut cawe-cawe dalam urusan Pilpres 2024.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menuturkan pertemuan tersebut rawan kritik sebab lokasinya di Istana Negara dan saat ini mendekati momentum Pemilu 2024.
“Lebih baik agar tidak terjadi kontroversi, tidak terjadi perdebatan, maka menghindari kegiatan pertemuan di Istana, lebih baik dilakukan di luar Istana,” kata Ujang saat dihubungi, Rabu (3/5/2023).
Menurut Ujang, pertemuan tersebut bisa menyebabkan publik berspekulasi perihal suasana politik, apalagi pembahasan koalisi dan calon presiden makin hangat dibicarakan. Pertemuan tersebut bisa saja diasumsikan terkait persiapan koalisi di Pemilu 2024.
Dia menambahkan, pertemuan Presiden Jokowi dengan para tokoh politik sebenarnya sah-sah saja dilakukan di Istana Negara, asalkan dalam pembicaraan itu murni soal kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan politik golongan tertentu.
“Kalau terkait dengan persoalan koalisi di 2024, soal calon presiden dan calon wakil presiden, itu kurang pas, kurang cocok,” ujarnya.
Ujang menyatakan, untuk menghindari kontroversi, tuduhan negatif, dan hujan kritik, sebaiknya Istana Negara tidak menjadi opsi pertemuan dengan pimpinan partai politik. Walaupun enam tokoh itu merupakan ketua umum partai koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Karena bagaimanapun rakyat juga berhak untuk bertanya, partai oposisi juga berhak untuk mengkritik,” tuturnya.
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi mengundang seluruh partai politik pendukung pemerintah kecuali Partai NasDem. Tak jelas alasan kenapa NasDem tak diundang, namun berbagai pengamat menilai hal itu karena partai besutan Surya Paloh itu mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden.
