SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemkot Solo bentuk forum siaga bencana tingkat kelurahan. Hal itu dilakukan berkaca dari bencana banjir besar yang terjadi di Kota Solo Februari 2023 lalu.
Melalui Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), langkah siaga bencana diharapkan diterapkan sedini mungkin. Ketua FPRB Kota Solo, Dian Kurniadi mengatakan, meskipum ancaman bencana di Kota Solo minim, namun masyarakat tetap diharuskan siap siaga sewaktu-waktu terjadi bencana.
“Kegiatan ini dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Solo, melalui FPRB dan 15 kelurahan di Kota Solo. Pertama kami ingin mengenalkan keberadaan FPRB iji pada masyarakat,” ujarnya, Kamis (15/6/2023).
Dian berharap keberadaan FPRB mampu mendorong pembentukan rencana kontinjensi di setiap kelurahan ketika menghadapi bencana.
“Potensi ancaman bencana di Solo ini di tingkat sedang. Ancaman bencana geologi jarang kita rasakan. Ada 3 potensi bencana untuk Solo yakni longsor, angin puting beliung dan banjir,” bebernya.
Di sisi lain, Dian menambahkan selama ini masyarakat cenderung merespons bencana secara individu. Bahkan terkadang sulit mengevakuasi warga karena mereka menganggap bahwa dampak bencana belum begitu besar.
“Saat terjadi bencana 35 persen orang yang selamat karena persiapan diri sendiri, 32 persen karena pertolongan keluarga. Sebanyak 22 persen tertolong tetangga dan hanya 2 persen itu tim penolong. Kalau mengharapkan tim penolong ga bisa cepat tertolong. Kesiapan diri, keluarga dan tetangga lebih cepat untuk meminimalisir dampak,” terangnya.
Terkait hal itu, lanjut Dian, masyarakat diharapkan mampu melakukan evakuasi mandiri di tingkat RT/RW jika terjadi bencana. Dengan mengoptimalkan sumber daya manusia dan logistik yang ada.
“Melalui sosialisasi, FPRB berupaya membangkitkan kesadaran masyarakat. Agar setidaknya dapat melakukan evakuasi mandiri, pengungsian mandiri. Atau mendirikan dapur umum mandiri jika terjadi bencana,” tegasnya.
Sementara itu, Kasi Penyelamatan dan Evakuasi BPBD Solo, Sularso menambahkan, sosialisasi FPRB sekaligis untuk memperoleh data informasi dasar peta kelurahan.
“Data informasi dari kelurahan diperlukan untuk membuat rencana kontinjensi penanganan bencana. Jadi kelurahan-kelurahan dapat mengidentifikasi potensi bencananya. Dan kebutuhan apa saja hingga aspek yang terdampak,” tukasnya.
Prihatsari
