Banyak Siswa Miskin Jateng Tak Terakomodir PPDM SMA,  Ombudsman Siap Kawal Sampai Tuntas

SEMARANG, JOGLOSEMARNEWS.COM –  Ternyata, banyak  peserta didik dari keluarga miskin di Provinsi Jawa Tengah yang tak terakomodir dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan sederajat.

Fakta terssbut diungkapkan oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida.

Menurutnya, secara aturan peserta didik dari keluarga miskin diberikan kuota minimal 20 persen di masing-masing sekolah, namun pemenuhan kuota tersebut dalam pelaksanaannya tidak maksimal.

“Kami menerima laporan masyarakat, mayoritas terkait siswa miskin yang tidak terakomodasi dalam aplikasi PPDB SMA dan sederajat,” kata Siti Farida di Semarang, Rabu (28/6/2023).

Ia mencontohkan ada sekolah yang kuota siswa miskinnya 72 kursi, tetapi hingga pendaftaran ditutup ternyata hanya ada lima orang yang mendaftar. Demikian juga sekolah-sekolah lainnya.

“Jadi, mereka ini (siswa miskin) tidak terdaftar dalam aplikasi PPDB. Semestinya, mereka kan terdaftar karena mereka punya KIP (Kartu Indonesia Pintar), masuk PKH (Program Keluarga Harapan),” katanya.

Menurut dia, Dinas Sosial Jateng sudah berkomitmen untuk menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan verifikasi di lapangan terhadap siswa-siswi tersebut.

Namun, Farida mengatakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng belum mau mengakomodasi para pendaftar dari keluarga miskin, dengan alasan pendaftaran sudah tutup pada 27 Juni kemarin.

“Dari pihak panitia (PPDB SMA-SMK) menyampaikan bahwa pendaftaran sudah ditutup. Tapi kan masih ada masa sanggah. Apalagi ini banyak siswa miskin yang tidak terakomodasi,” jelasnya.

Ia menegaskan Ombudsman Jateng akan terus mengawal persoalan tersebut agar siswa-siswi miskin itu bisa terakomodasi dalam PPDB karena menyangkut hak dasar untuk mengakses pendidikan.

“Kalau dari laporan (siswa miskin) yang masuk ada sekitar 20 orang. Tapi, ini kan mereka yang sempat melapor ke kami. Yang tidak melapor saya rasa lebih banyak lagi,” katanya.

Laporan lain yang masuk, kata Farida, terkait zonasi yang penentuannya dicurigai tidak sesuai atau tidak valid dan jalur mutasi yang dilaporkan tidak sesuai ketentuan. #tempo.co