KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM –
Tiga fraksi di DPRD Kranganyar yakni Fraksi
PKS, Gerindra dan PAN-Demokrat mengkritisi laporan keuangan Bupati dalam Rapat Paripurna, Senin (12/6/2023).
Salah satu yang menjadi sorotan adalah jnggalnya tiga item laporan keuangan perihal raibnya denda atas keterlambatan proyek pembangunan gedung sebesar Rp 198 juta yang tidak disetorkan ke Kas Daerah (Kasda).
Selain itu, tiga fraksi tersebut juga menyoroti temuan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kerugian pelaksanaan pengerjaan Rp 397 juta terhadap realisasi pembangunan enam paket gedung yang tidak sesuai spec karena berkurangnya volume pembangunan.
Bahkan, lebih ekstrem lagi, tiga fraksi tersebut menyoal kinerja Bupati Karanganyar karena dari APBD Tahun 2022 sebesar Rp 2,1 triliun terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan sebesar Rp 184 miliar.
“Fraksi PKS mempertanyakan raibnya denda atas realisasi proyek pembangunan gedung pada 2022 sebesar Rp 198 juta hingga tidak masuk ke Kasda serta temuan BPK Rp 397 juta dan tingginya SiLPA Rp 184 miliar,” ungkap Juru Bicara (Jubir) Fraksi PKS, Sri Hartono pada saat pembacaan laporan pandangan fraksi.
Menurut Fraksi PKS pada pandangan fraksi tersebut tingginya SiLPA Rp 184 miliar tersebut mencerminkan tidak adanya parameter yang baku terkait kinerja Bupati selama 2022.
Bahkan dikhawatirkan jika sampai terjadi kenaikan lagi SiLPA pada realisasi APBD 2023 tahun berjalan ini.
“Kami mohon Bupati bisa memberikan jawaban atas laporan pandangan fraksi ini melalui Rapat Paripurna DPRD selanjutnya,” tandas Sri Hartono.
Adapun kritik terhadap tiga point tersebut juga disampaikan oleh Fraksi Gerindra dan Fraksi PAN-Demokrat dan Fraksi PDIP.
“Tingginya SiLPA APBD tahun 2022 adalah mencerminkan indikator kinerja terutama menyangkut manajemen pemerintah dalam penyerapan anggaran,” tandas Ketua DPC Partai Gerindra Karanganyar Ade Eliana di sela pembacaan laporan pandangan fraksinya.
Sementara itu hanya Fraksi Partai Golkar (FPG) yang menyoroti kemajuan kinerja Bupati melalui sorotan capaian peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari semula dipatok Rp 400 milliar naik Rp 100 miliar menjadi Rp 500 miliar.
Selain itu, FPG menyebut terdapat kenaikan penerimaan pajak dari target dipatok Rp 190 miliar, terealisasi Rp 225 miliar.
“Bahkan FPG memberikan apresiasi terhadap realisasi retribusi yang semula dipatok Rp 7 miliar naik menjadi Rp 8,6,” ungkap Jubir FPG Aan Shopuanudin.
Meski demikian FPG menyoroti kerusakan jalan di Karanganyar yang belum bisa terselesaikan yakni sepanjang 345 Km atau berkisar 35% dari jumlah keseluruhan panjang jalan di Karanganyar 1.086 Km.
Sebagai informasi, pada APBD 2023 dana Pokok Pikiran (Pokir) sebanyak tiga fraksi tertahan sehingga anggota DPRD dari tiga fraksi tersebut kesulitan membantu program pembangunan desa yang diusulkan para konstituennya. Ketiga fraksi tersebut adalah PKS, PAN-Demokrat dan Gerindra. Beni Indra
====
Melalui Rapat Paripurna sebanyak tiga dari enam Fraksi DPRD Karanganyar, Jateng mengkritisi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2022 Senin (12/6/2023).
Ketiga Fraksi yakni PKS, Gerindra dan PAN-Demokrat mengkritisi janggalnya tiga item laporan keuangan perihal raibnya denda atas keterlambatan proyek pembangunan gedung sebesar Rp 198 juta yang tidak disetorkan ke Kas Daerah (Kasda).
Selain itu, tiga fraksi tersebut juga menyoroti temuan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kerugian pelaksanaan pengerjaan Rp 397 juta terhadap realisasi pembangunan enam paket gedung yang tidak sesuai spec karena berkurangnya volume pembangunan.
Bahkan, lebih ekstrem lagi, tiga fraksi tersebut menyoal kinerja Bupati Karanganyar karena dari APBD Tahun 2022 sebesar Rp 2,1 triliun terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan sebesar Rp 184 miliar.
“Fraksi PKS mempertanyakan raibnya denda atas realisasi proyek pembangunan gedung pada 2022 sebesar Rp 198 juta hingga tidak masuk ke Kasda serta temuan BPK Rp 397 juta dan tingginya SiLPA Rp
184 miliar,” ungkap Juru Bicara (Jubir) Fraksi PKS, Sri Hartono pada saat pembacaan laporan pandangan fraksi.
Menurut Fraksi PKS pada pandangan fraksi tersebut tingginya SiLPA Rp 184 miliar tersebut mencerminkan tidak adanya parameter yang baku terkait kinerja Bupati selama 2022.
Bahkan dikhawatirkan jika sampai terjadi kenaikan lagi SiLPA pada realisasi APBD 2023 tahun berjalan ini.
“Kami mohon Bupati bisa memberikan jawaban atas laporan pandangan fraksi ini melalui Rapat Paripurna DPRD selanjutnya,” tandas Sri Hartono.
Adapun kritik terhadap tiga point tersebut juga disampaikan oleh Fraksi Gerindra dan Fraksi PAN-Demokrat dan Fraksi PDIP.
“Tingginya SiLPA APBD tahun 2022 adalah mencerminkan indikator kinerja terutama menyangkut manajemen pemerintah dalam penyerapan anggaran,” tandas Ketua DPC Partai Gerindra Karanganyar Ade Eliana di sela pembacaan laporan pandangan fraksinya.
Sementara itu hanya Fraksi Partai Golkar (FPG) yang menyoroti kemajuan kinerja Bupati melalui sorotan capaian peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari semula dipatok Rp 400 milliar naik Rp 100 miliar menjadi Rp 500 miliar.
Selain itu, FPG menyebut terdapat kenaikan penerimaan pajak dari target dipatok Rp 190 miliar, terealisasi Rp 225 miliar.
“Bahkan FPG memberikan apresiasi terhadap realisasi retribusi yang semula dipatok Rp 7 miliar naik menjadi Rp 8,6,” ungkap Jubir FPG Aan Shopuanudin.
Meski demikian FPG menyoroti kerusakan jalan di Karanganyar yang belum bisa terselesaikan yakni sepanjang 345 Km atau berkisar 35% dari jumlah keseluruhan panjang jalan di Karanganyar 1.086 Km.
Sebagai informasi, pada APBD 2023 dana Pokok Pikiran (Pokir) sebanyak tiga fraksi tertahan sehingga anggota DPRD dari tiga fraksi tersebut kesulitan membantu program pembangunan desa yang diusulkan para konstituennya. Ketiga fraksi tersebut adalah PKS, PAN-Demokrat dan Gerindra. Beni Indra
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
