KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM – Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) di gedung DPRD Karanganyar, Jateng, Jumat (23/6/2023) mendesak pemerintah pusat segera membentuk Kementrian Masyarakat Adat dan Kebudayaan.
Alasannya, selama ini negara belum hadir maksimal dan belum mengakomodir hak-hak aliran kepercayaan.
Bahkan dalam bahasa lain, pemerintah masih diskriminatif terhadap aliran kepercayaan termasuk HPK.
Dengan begitu, ruang aliran kepercayaan menjadi terpojok dan tidak bisa eksis menjalankan fungsi spritual serta fungsi hukum adat dan hak-hak lainnya.
“Kami menyuarakan kelompok aliran dan kepercayaan agar pemerintah komitmen tergerak membentuk Kementerian Masyarakat Adat dan Kebudayaan karena ini urgen menunjukkan keberpihakan negara terhadap agama dan aliran kepercayaan,” ungkap Ketua Umum HPK Dr Hadi Prajoko kepada wartawan, Jumat (23/6/2023).
Menurut Hadi Prajoko perspektif substansi keberadaan Menteri Agama ataupun Menteri Pendidikan selama ini belum bisa fokus dan tidak mampu mengakomodir material yang ada pada aliran kepercayaan.
“Sangat beda jauh misalnya hukum adat juga eksistensi ritual aliran kepercayaan serta material lainnya belum tercover dalam ranah Menteri Agama ataupun Mendiknas maka kami selalu usulkan dibentuk kementrian khusus tersebut,” tandas Hadi Prajoko.
Selama ini lanjut Hadi Prajoko urusan substansi aliran kepercayaan hanya diwadahi level Direktur Seni dan Film pada Direktorat Jendral Kemendiknas sehingga sangatlah lucu dan naif.
Padahal, lanjut Hadi Prajoko hasil Munas HPK di Malang, Jatim tahun 2013 usulan pembentukan kementrian baru tersebut namun lagi-lagi tidak ada realisasi dari pemerintah hingga sekarang. Namun hingga sekarang HPK terus komitmen memperjuangkan usulan tersebut.
Sementara itu Ketua HPK Kabupaten Karanganyar selaku tuan rumah, Tony Hatmoko SE menjelaskan pada Munas di Karanganyar selama 23-24 Juni ini tema usulan pembentukan Kementrian Masyarakat Adat dan Budaya menjadi prioritas utama disamping tema-tema baru lainnya.
“Harapan kami pemerintah peka dan tergerak dengan usulan pembentukan tersebut dan bisa direalisasikan,” tandas Tony Hatmoko.
Menurut Tony Hatmoko jika usulan tersebut kelak disetujui maka menteri juga harus dari aliran kepercayaan sehingga mengerti memahami dan menjiwai material detail tentang hak-hak aliran kepercayaan. Beni Indra
