JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia Capres-Cawapres masih terus bergulir.
Pro kontra terkait politik dinasti, menyusul putusan MK yang kontroversial tersebut terus mengemuka di tengah masyarakat tak terkecuali kalangan mahasiswa.
Sampai-sampai, Ketua Umum PB HMI Raihan Ariatama bahkan didesak mengundurkan diri karena dianggap pro politik dinasti.
Sejumlah aktivis HMI bahkan menolak Raihan dengan melakukan aksi demonstrasi ke Kantor PB HMI di Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan.
Massa yang melakukan demonstrasi adalah Komisariat HMI Universitas Ibnu Kaldun Jakarta Cabang Jakarta Raya. Mereka mendatang kantor PB HMI pada Sabtu (21/10/2023), sekitar pukul 16.00 WIB.
Mereka melakukan orasi menentang pernyataan Raihan, yang mereka anggap memberikan dukungan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan usia di bawah 40 tahun boleh maju sebagai capres/cawapres.
Dan ini mereka nilai sebagai bentuk dukungan terhadap politik dinasti.
Selain melakukan orasi Mereka melakukanmelakukan aksi corat coret dinding.
Di antaranya berbunyi “Copot, Raihan Mendukung Politik Dinasi”.
Mereka juga membawa poster yang bertuliskan “HMI se-Jakarta Mosi tidak percaya terhadap Raihan. Segera klarifikasi statment Raihan tentang putusan MK”.
Ketua Umum Koordinator Komisariat HMI Universitas Ibnu Kaldun Jakarta Cabang Jakarta Raya, Umar Souwakil, mengatakan, aksi tersebut dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban dan klarifikasi Raihan.
Menurutnya, pernyataan mendukung putusan MK bukanlah keputusan sepihak Raihan, yang tidak sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan.
Menurut dia pengurus tidak pernah bersepakat dengan pernyataan Raihan itu.
Justru, menurut Souwakil, mereka menolak putusan MK yang mereka anggap memiliki kepentingan untuk meloloskan Gibran menjadi cawapres di Pilpres 2024.
Diungkapkannya, seharusnya HMI bersikap independen dengan tidak memihak kepada penguasa.
