WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kasus dugaan konspirasi rujukan BPJS Wonogiri masih berlanjut.
Terkini, Bupati Wonogiri Joko Sutopo alias Bupati Wonogiri menyebut bakal segera memanggil sejumlah pihak terkait adanya embusan dugaan konspirasi rujukan BPJS Wonogiri.
Bupati Jekek menegaskan akan memanggil pihak-pihak terkait. Direncanakan akan dilakukan Senin pekan depan.
“Kami akan klarifikasi pihak-pihak terkait terlebih dahulu. Ini juga kita baru dapat notulensi dari hasil hearing DPRD,” ungkap Bupati Wonogiri Joko Sutopo alias Bupati Wonogiri, Jumat (10/11/2023).
Terkait pihak pihak yang bakal dipanggil, Bupati Jekek menyebut di antaranya pihak fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) atau dalam hal ini puskesmas, BPJS, dinas kesehatan (Dinkes), hingga bidan.
“Bidan mandiri juga akan kita undang semua. Artinya, biar semuanya klir. Biar semua paham, ini instrumennya masalah kesehatan,” tandas Bupati Jekek.
Bupati Jekek menuturkan, atas hal itu, semua pihak harus memiliki pemahaman yang sama dalam hal operasional sistem.
Di antaranya bisa memiliki pemahaman yang sama terkait Sistem Manajemen Puskesmas (Simpus) dan PCare.
“Saya nanti minta penjelasan dari dinas teknis. Kalau ada persoalan, kita perbaiki sistemnya. Setelah itu kita kabarkan ke teman-teman media juga,” janji bupati.
Pihaknya meminta pihak-pihak terkait membawa data lengkap. Mengingat tidak semua data diungkap dalam public hearing Kamis lalu.
Sebagaimana diwartakan, anggota DPRD Wonogiri Bambang Sadriyanto alias Bambang Kingkong menduga adanya konspirasi pada rujukan BPJS Wonogiri. Pihaknya mensinyalir rujukan pasien BPJS dari daerah diarahkan ke RS tertentu. Akibatnya RSUD Dokter Soediran Mangun Sumarso alias RSUD Wonogiri yang memiliki fasilitas dan SDM lebih baik justru minim pasien.
Terpisah, Ketua DPRD Wonogiri Sriyono meyakini, data terkait rujukan pasien bisa dibuka saat public hearing.
Sayangnya saat public hearing, data tersebut tak dibuka. Sementara itu, para kepala UPTD puskesmas juga mengakui ada sistem yang tidak beres.
Menurut Ketua DPRD Wonogiri Sriyono, Dinkes Wonogiri juga memiliki kewenangan menata hal tersebut sebagai bagian dari pemerintah.
Apalagi, keluhan terkait tidak meratanya rujukan pasien BPJS juga diungkapkan rumah sakit milik pemerintah, yakni RSUD Dokter Soediran Mangun Soemarso Wonogiri alias RSUD Wonogiri. Aris Arianto
