JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Istilah drama korea (Drakor) belakangan mendadak populer di kalangan pemerintahan dan politisi di tahun politik jelang Pilpres 2024.
Dalam acara pengundian nomor urut peserta Pilpres di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemarin, istilah drakor kembali disinggung oleh Calon Presiden Ganjar Pranowo.
Pernyataan Ganjar itupun, ujungnya memantik Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo berkomentar.
Hashim mengatakan, pernyataan Ganjar mengenai demokrasi Indonesia banyak drakor hanyalah dagelan.
Bola pun memantul, dan pernyataan Hashim itu pun mengusik Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo – Mahfud MD, Chico Hakim untuk ikut meluruskan.
Ia mengatakan penyebutan drama Korea alias drakor pertama kali diungkapkan justru oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Penyebutan drakor, politik sinetron dan sejenisnya justru pertama dilontarkan oleh Presiden Jokowi,” kata Chico kepada wartawan, Kamis (16/11/2023).
Chico menegaskan drama-drama dimulai ketika terjadi bongkar pasang koalisi pendukung Prabowo-Gibran.
“Bagi kami drama-drama justru dimulai dari penggabungan koalisi parpol yang bongkar pasang di koalisi Prabowo-Gibran,” ujarnya.
Dia menuturkan drama itu berlanjut setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023.
Putusan ini diduga upaya meloloskan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sebagai cawapres Prabowo.
Sebab, putusan itu membolehkan seseorang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres selama berpengalaman menjadi kepala daerah.
“Kemudian putusan MK yang sarat intervensi dan praktik nepotisme yang juga diamini MKMK melalui keputusan mencopot Ketua MK,” ucap Chico.
Tak hanya itu, Chico menuturkan dijadikannya putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI adalah bagian dari drama.
“Ada lagi jadinya anak presiden menjadi Ketum parpol walau 2 hari sebagai anggota dan masih banyak lagi,” ucapnya.
