JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Makin mendekati hari H pemilihan Presiden 2024, berbagai ketimpangan mulai tampak ke permukaan, termasuk di internal Kementerian Sosial (Kemensos) di bawah Menteri Tri Rismaharini.
Bagaimana tidak, sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam penyaluran Bansos, Risma, sapaan kader PDIP tersebut justru tidak dilibatkan.
Penyaluran Bansos lebih didominasi oleh Presiden secara langsung, sembari melakukan blusukan ke berbagai daerah.
Ada kepentingan apa, sampai-sampai Jokowi “merebut” kewenangan Menteri Sosial?
Mengenai hal itu, Ketua Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat DPP PDIP, Komarudin Watubun mengakui jika Menteri Sosial Tri Rismaharini tak dilibatkan dalam program pembagian Bansos akhir-akhir ini.
“Itu seluruh rakyat Indonesia sudah tahu, tak perlu saya jelaskan,” kata dia ditemui di Kompleks DPR RI, Jumat (26/1/2024).
Watubun mengatakan, semua informasi saat ini sangat terbuka, sehingga dia mengibaratkan jika jarum yang jatuh di istana pun dapat diketahui seluruh masyarakat.
“Jarum jatuh di istana. Jangan dipikir kita tidak tahu,” katanya.
Watubun mengatakan untuk mengawasi pemberian bansos tersebut, ia akan mengerahkan satuan tugas Cakra Buwana.
Satgas ini, kata Watubun tidak mewakili kepartaian tapi bergerak independen. Ia pun menegaskan dalam waktu dekat akan melangsungkan apel besar Satgas Cakra Buwana.
“Jadi ya sudah sekarang gunakan hape, mata, kepala, dan telinga semua dipakai. Demokrasi harus diselamatkan, kalau enggak ya sudah kita kembali nol lagi,” katanya.
Ia pun meyakini kalau kekuatan besar rakyat tidak dapat dilawan. Watubun mengatakan harapan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ini pun harus diperjuangkan, jangan sampai justru menjadi perusak reformasi.
“Saya sudah ingatkan juga Bawaslu, KPU, DKPP, termasuk MK itu lembaga yang lahir karena reformasi yang mestinya mereka harus tahu itu,” katanya.
Dinukil dari Majalah Tempo edisi 14 Januari 2024, disebutkan Bansos diduga menjadi bagian dari upaya memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo-Gibran. Pembagian bansos itu pun disinyalir menggunakan Anggaran Pendapatan Negara (APBN).
Dari berbagai sumber Tempo diketahui, penyusunan program Bansos itu dikabarkan untuk menarik simpati pemilih menjelang hari pencoblosan pada 14 Februari 2024.
Anehnya, program Bansos itu justru tak melibatkan Mensos Risma yang paling bertanggung jawab dalam penyaluran bantuan.
Dua narasumber Tempo, salah satunya seorang pejabat teras Kemensos, menyebutkan Risma tak diundang dalam rapat yang membahas Bansos. Pemerintah pun dikabarkan tak menggunakan data versi Kemensos dalam menyalurkan Bansos.
Adapun Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak mau berkomentar terkait fenomena tersebut ketika ditanya awak media saat mengikuri acara penyerarahan secara simbolis akta kelahiran dan kartu identitas anak (KIA) kepada 122 anak panti asuhan di Batam.
“Maaf ya, saya nggak mau jawab itu,” kata Risma, di Kantor Kejaksaan Negeri Batam, Rabu (24/1/2024).
