BOYOLALI, JOGLOSEMARNEWS.COM — Kasus pengeroyokan 7 relawan Ganjar- Mahfud terus mendapat perhatian serius jajaran DPP PDIP. Bahkan, DPP PDIP meminta tegas kasus terus diproses hukum sampai tuntas.
“Sehingga bisa membuka apa yang sesungguhnya terjadi dan dilakukan proses hukum sesuai aturan yang berlaku. Dan kami tadi juga barusan berbicara masalah itu dengan Bapak Bupati,” ujar Ketua DPP PDIP Puan Maharani usai pertemuan dengan Bupati Boyolali, M Said Hidayat, Kamis (11/1/2024).
Disinggung terkait restitusi bagi para korban penganiayaan, Puan yang juga Ketua DPR RI tersebut mengaku belum sampai membahas masalah itu. Menurutnya, saat ini masih fokus bagaimana pemeriksaan dilakukan.
Dimana korban diperiksa dan kemudian di-BAP, demikian pula para pelakunya. Kemudian bisa didapatkan titik temu proses yang ada dan kejadiannya di lapangan.
”Kami sudah meminta DPC dan Bupati serta Ketua DPRD Boyolali untuk terus mengawal kasus tersebut sampai tuntas,” katanya.
Disinggung terkait knalpot brong yang memicu kasus pengeroyokan, pihaknya meminta semua pihak untuk saling menjaga, menghormati dan membatasi. Yang mengganggu bisa membatasi diri dan sebaliknya yang terganggu jangan emosional.
“Apalagi kemudian melakukan hal-hal atau tindakan di luar yang seharusnya dilakukan,” katanya.
Apakah DPP PDIP akan mengeluarkan instruksi khusus pada kampanye terbuka yang akan dimulai 21 Januari mendatang ?
“Kita akan lihat dulu tindakan yang yang akan dilakukan dan dikawal DPC dan Pemkab Boyolali. Kami mengajak semua pihak untuk sama- sama menghormati dan membatasi diri,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, tujuh relawan Ganjar- Mahfud menjadi korban pengeroyokan oknum TNI di Boyolali. Akibatnya, tiga orang korban harus menjalani rawat inap di RSUD Pandan Arang Boyolali. Dan lainnya rawat jalan. Waskita
