SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM – Puluhan mahasiswa UNS menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi demokrasi yang saat ini koyak moyak, di depan gedung rektorat, Rabu (7/2/2024).
Wujud keprihatinan tersebut diwujudkan dengan pembacaan maklumat Supersemar oleh Presiden BEM UNS, Agung Lucky Pradipta di hadapan puluhan mahasiswa UNS lainnya.
“Demokrasi sekarang ini terkhianati, terjadi krisis kebangsaan yang diakibatkan oleh kesewenang-wenangan, ketidakadilan dan ketidakpedulian penguasa terhadap standar etika demi melanggengkan kekuasaan,” ujarnya.
Agung mengatakan bahwa demokrasi saat ini seharusnya menjadi sistem untuk memerdekakan manusia dan untuk kepentingan umum.
Namun faktanya saat ini demokrasi dirusak demi keuntungan segelintir pihak dengan cara-cara tercela. Pancasila yang seharusnya menjadi pedoman hidup manusia Indonesia, telah dikesampingkan.
“Pada era pergerakan, Surakarta telah menjadi marwah bagi tumbuhnya kebangsaan Indonesia. Melalui Budi Utomo, Sarekat Islam dan elemen pergerakan lainnya,” ujarnya.
“Dengan demikian kami sebagai penerusnya merasa wajib menjaga marwah-marwah dengan menentang para penjahat demokrasi dan pancasila Indonesia,” sambungnya.
Menurut maklumat supersemar yang dibacakan, para pejahat demokrasi yang dimaksud adalah pejabat publik yang mengangkangi konstitusi. Melakukan pernyataan kontradiktif mengenai netralitas kampanye.
Serta melakukan keberpihakan pada salah satu paslon demi keluarga dan kroninya. Serta menggunakan kekuasaannya untuk mewujudkan kepentingannya yang jauh dari nilai persatuan Indonesia dan keadilan sosial.
“Disisi lain UNS sebagai tempat insan cendekia memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat Indonesia berdasarkan ilmu. Tidak diam diatas ketidak benaran dan tidak tunduk pada kekuasaan. UNS harus tegak lurus dengan benar-benar menunjukkan sikap sebagai kampus benteng pancasila,” paparnya.
Ini beberapa inti poin dalam maklumat supersemar tersebut diantaranya.
- Kami mahasiswa UNS, kampus benteng pancasila menyatakan sikap kecewa atas perjalanan demokrasi yang tidak dapat menjunjung tinggi etika dan prinsip hukum didasarkan pada pancasila dan uud 1945
- Mendesak seluruh lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu 2024 agar menegakkan independensi dan didasarkan pada prinsip lubejurdil.
- Menuntut presiden dan semua pejabat pemerintah untuk tidak melakukan politisasi maupun personalisasi bantuan sosial dan tidak terlibat dalam tim sukses atau tim kampanye calon manapun.
- Menuntut agar semua asn, pejabat pemerintah, tni, polri terbebas dari memihak salah satu paslon.
- Kecewa atas segala sikap maupun tudingan yang memposisikan kampus telah bersuara pada standar etika dan keilmuan sebagai politik parsial. Ando
